PERIMBANGAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH ANTARA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Jefrie Maulana, Eddy Purnama, Mahdi Syabandir

Abstract


Perimbangan Dana Otonomi Khusus Aceh antara Provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka mempercepat pembangunan di Aceh dalam berbagai sektor akan terwujud apabila pengelolaannya sesuai dengan prinsip kesejahteraan rakyat serta mekanisme pengawasan yang sesuai dengan asas kemanfaatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kesesuaian peraturan perimbangan Dana Otonomi Khusus Aceh dengan prinsip kesejahteraan rakyat serta kemanfaatan mekanisme pengawasan pengalokasian Dana Otonomi Khusus Aceh yang dilakukan Pemerintahan Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang ingin mengidentifikasi dari aspek hukumnya. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil peneltian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh belum memenuhi prinsip Negara kesejahteraan, karna pembagiannya lebih besar untuk Provinsi daripada Kabupaten/Kota. Mekanisme pengawasan terhadap pemanfaatan Dana Otonomi Khusus belum menjamin pemenuhan asas kemanfaatan. Belum adanya Peraturan Gubernur Aceh tentang Satuan Kerja Khusus dan tentang kriteria seleksi program serta kurangnya peran pengawasan dari lembaga khusus Aceh sebagai bentuk pengawasan eksternal.

 

The balance of Aceh Special Autonomy Fund between provinces and districts/cities in order to accelerate development in Aceh in various sectors will be achieved if the management is in accordance with the principle of people's welfare and the supervisory of its mechanism is in line with the principle of expediency. This study aims to identify and explain the appropriateness of the regulation on the balance of the Special Autonomy Fund of Aceh with the principle of people's welfare. In addition to that, this study also wants to assess the usefulness of monitoring mechanism for the allocation of the Special Autonomy Fund of Aceh that is conducted by the Government of Aceh. This research is a normative juridical research that wants to identify from its legal aspect. This research uses three kinds of data: they are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the management of the Aceh Special Autonomy Fund has not yet fulfilled the basic objectives of the welfare state, because the distribution is greater for the province than the districts/cities. The mechanism of supervision over the utilization of the Special Autonomy Fund has not been in accordance with the principle of expediency. The absence of Aceh Governor Regulation on Unit Special Working and selection criteria program and then lack of Role of Supervision from Aceh special Autonomy institutions as a form external controls.


Keywords


Dana Otonomi Khusus; Perimbangan Keuangan; Special Autonomy Funds; Financial Balancing;

Full Text:

PDF

References


a. Buku-Buku

Bagir Manan, 2001, “Menyongsong Fajar Otonomi Daerah”, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

Bohari, 1992, “PengawasanKeuangan Negara”, Rajawali Press, Jakarta.

Jalil, H., Purnama, E. and Mohd. Daud Yoesoef, 2012. Membangun tata kelola pemerintahan dalam penyelenggaraan otonomi khusus Aceh: laporan hasil penelitian strategis nasional, otonomi daerah dan desentralisasi. Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala.

Irfan Fachruddin, 2004, “Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah”, Alumni, Bandung.

Joko Triharyanto, 2016, “Desentralisasi Fiskal Seutuhnya”, Artikel, Pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, Jakarta.

Lukman Hakim, 2012, “Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah”, Setara Press, Malang.

Miriam Budihardjo, 1980, “Masalah Kenegaraan”, Gramedia, Jakarta.

Mohammad Khusaini, 2006, “Ekonomi Publik : Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah”, BPFE Unibraw, Malang.

Ni’matul Huda, 2014, “Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI : Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus”, Nusa Media, Bandung.

Rahmadsyah, 2013, “Skripsi Pro Dan Kontra Lembaga Wali Nanggroe dalam Perspektif Tokoh Masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah”, Fakultas FISIPOL Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Riawan Tjandra, W. 2004,“Dinamika Peran Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Administrasi: Analisis Kritis Terhadap Perspektif Penyelenggaraan Pemerintahan”, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Riawan Tjandra, W. 2014, “Hukum Keuangan Negara”, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,

Syarifuddin Hasyim, 2008, “Hukum Administrasi Negara”, Syiah University Press, Banda Aceh.

Sonny Kerap, 1998, Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya, Kanisius, Yogyakarta.

Victor M Situmorang & Jusuf Juhir, 1994, “Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan”, RinekaCipta, Jakarta.

Yuswanto, 2011, “Hukum Dana Alokasi Umum”, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12)

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 48)

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85)

c. Jurnal

Nasution, F.A., 2011. Kebijakan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca Reformasi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 18(3), pp.381-404.

d. Media

Mohammad Din, 2018, “APBA Untuk Siapa? Rakyat atau Penguasa”, http://aceh.tribunnews.com/2018/01/05/apba-untuk-siaparakyat-atau-kepentingan-penguasa?page=all, Diakses pada hari Rabu, 24 Januari 2018, pukul 10.52 WIB.

Modus Aceh, 2016, “Sisi Gelap Tata Kelola Dana Otsus - Kabupaten dan Kota Tak Rela”, http://www.modusaceh.co/news/kabupaten-dan-kota-tak-rela/index.html. Diakses pada hari Jumat, 1 Desember 2017, Pukul 01.00 WIB.

Tabloid Modus Aceh, No. 29/TH XIII Edisi 2-8 November 2015, Banda Aceh.

Saradi Wantona, 2017, “Menakar Keberhasilan Pembangunan Aceh”, Opini Serambi 02 Januari 2017, http://aceh.tribunnews.com/2017/01/02/menakar-keberhasilan-pembangunan-aceh?page=1 di akses pada hari Senin, 10 Juli 2017 pukul 15.33 WIB.

Serambi Indonesia, 2017, “APBA 2017 Ketuk Palu”, http://aceh.tribunnews.com/2017/01/31/apba-2017-ketuk-palu. Diakses pada hari Sabtu, 18 November 2017, Pukul 01.00 WIB.

Serambi Indonesia, 2017, “Mulai 2017 Dana Otsus Tak Lagi Ditransfer Ke Daerah”, http://aceh.tribunnews.com/2016/11/22/mulai-2017-dana-otsus-tak-lagi-ditransfer-ke-daerah. Diakses pada hari Sabtu, 18 November 2017, Pukul 01.00 WIB.

Serambi Indonesia, 2018, “Dewan Fokus Dana Aspirasi”, http://aceh.tribunnews.com/2018/01/14/dewan-fokus-dana-aspirasi. Diakses pada hari Rabu, 24 Januari 2018, pukul 10.52 WIB.




DOI: https://doi.org/10.9119/sklj.v2i1.10574

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Syiah Kuala Law Journal (SKLJ)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Gedung Redaksi

SYIAH KUALA LAW JOURNAL

Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781
e-mail: sklj@unsyiah.ac.id

ISSN : 2580-9059 (online) 2549-1741 (cetak)


Creative Commons License

Syiah Kuala Law Journal by Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Based on a work at http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ.