PELAKSANAAN HAK SAKSI/AHLI MENDAPATKAN PENGGANTIAN BIAYA

Rizki Septimaulina, Suhaimi Suhaimi, Mujibussalim Mujibussalim

Abstract


Ketentuan Pasal 229 ayat (1) KUHAP menjamin pemenuhan hak penggantian biaya bagi saksi/ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dan memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan. Namun pada praktiknya ketentuan tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan, prosedur dan hambatan dalam memberikan penggantian biaya bagi saksi/ahli sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data dikumpulkan, diseleksi, diklasifikasi, dan disusun dalam bentuk naratif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penggantian biaya di Polresta Banda Aceh belum sebagaimana mestinya. Prosedur pelaksanaan tidak ada ketentuan khusus. Hambatan pelaksanaan disebabkan karena tidak tersedia anggaran yang memadai dan tidak adanya aturan lebih lanjut tentang letak pos anggaran untuk penggantian biaya terutama bagi saksi dikarenakan aturan tentang standar biaya masukan tentang honorarium bagi saksi sebagai penggantian biaya saat memberikan keterangan belum diatur dalam PMK Nomor 33/PMK.02/2016 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2017. Disarankan kepada pemerintah agar memberikan pemahaman lebih mendalam kepada aparatur penegak hukum agar tidak melakukan diskriminasi dalam konteks pemenuhan hak saksi dan ahli mendapatkan penggantian biaya. Diperlukan perubahan KUHAP dan peraturan lanjutan tentang letak pos anggaran untuk penggantian biaya.

 

The provisions of Article 229 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code guarantee the fulfillment of the reimbursement rights of the witnesse/experts who have attended the call and provide information at all examination levels. But in practice the provisions are not executed properly. This study aims to examine the implementation, procedures and barriers in providing cost reimbursement for witnesses/experts in accordance with applicable regulations. This research was conducted using empirical juridical and analytical descriptive method. Sources of data used were obtained from literature research and field research. Data are collected, selected, classified, and arranged in narrative form and analyzed qualitatively. The results show that the implementation of reimbursement in The City Resort Police of Banda Aceh is not as it should be. Implementation procedure there is no special provisions. Implementation barriers are caused by insufficient budget and no further rules on where to place budget for reimbursement of costs for witness especially at PMK Number. 36/PMK.02/2016 about maximum cost standart.  It is advisable to the government to provide a deeper understanding to law enforcement apparatuses in order not to discriminate in the context of witness rights fulfillment and experts get reimbursement of costs. Required changes to the Criminal Procedure Code and further regulations on the location of budget items for reimbursement of costs.


Keywords


Kewajiban saksi/ahli; Hak; Penggantian Biaya; Perubahan KUHAP; Witness/expert's rights; obligations; reimbursement of costs; amendment of Criminal Procedure Code

Full Text:

PDF

References


Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum, Yasrif Watampone, Jakarta, 1998.

Alisjahbana, Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan, ITS Press, Surabaya, 2006.

Arsyad, Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. BPFE, Yogyakarta, 1999.

Bagir Manan, Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, Varia Peradilan, Edisi Nopember, 2005.

Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi, Urbanisasi dan Sektor Informal di Kota, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1996.

Didik J. Rachbinidan Abdul Hamid, Ekonomi Informal Perkotaan, LP3ES, Jakarta, 1994.

Djenal Hossen Koesoemahatmadja, Fungsi dan Struktur Pamong Praja, Alumni, Jakarta,1978.

Hariyono, Paulus., Sosiologi Kota Untuk Arsitek, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2011.

Herlianto, Urbanisasi dan Pembangunan Kota, Alumni, Bandung, 1986.

Henny Purwanti dan Misnarti, Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang, 2012.

Mustofa, Ali Achsan, Transformasi Sosial Masyarakat Marginal :Mengukuhkan Eksistensi Pedagang Kaki Lima dalam Pusaran Modernitas, Inspire, Malang, 2008.

UNDP, Human Nation Development Report, Oxford University Press, New York, 2006.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

_______________, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, CV. Ramadja Karya, Bandung, 1988.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 1Noreg Qanun Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh : (3/2015) Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 1.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang kaki Lima, Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 3 Seri E Nomor 1.




DOI: https://doi.org/10.24815/sklj.v2i1.10589

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Syiah Kuala Law Journal (SKLJ)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Magister Ilmu Hukum
Faculty of Law, Syiah Kuala University
Putroe Phang Street No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781
e-mail: sklj@unsyiah.ac.id

ISSN : 2580-9059 (online) 2549-1741 (cetak)


Creative Commons License

Syiah Kuala Law Journal by Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Based on a work at http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ.