EFEKTIVITAS RETRIBUSI TERMINAL DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Muhammad Fakhziatuddin, Mahdi Syahbandir, Mujibussalim Mujibussalim

Abstract


Pendapatan Asli Daerah dari retribusi daerah yang termasuk didalamnya retribusi terminal diatur dalam Pasal 180 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,  dan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian timbul permasalahan yang perlu dikaji bagaimanakah penentuan target penerimaan retribusi terminal, apakah pemungutan retribusi terminal sudah efektif, dan Apakah pungutan retribusi terminal dapat dipertahankan.Tujuan penelitian untuk mengetahui penentuan target penerimaan retribusi terminal, apakah pemungutan retribusi terminal sudah efektif, dan untuk mengetahui pungutan retribusi terminal apa perlu dipertahankan. Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan  retribusi terminal dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dinilai masih kurang efektif,  Proses penentuan target termuat dalam setiap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten/Kota yang merupakan Dokumen perencanaan yaitu meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran. Retribusi terminal perlu dipertahankan oleh setiap Pemerintah Kabupaten/Kota karena menjadi prospek yang positif, khususnya di Wilayah Aceh yang Penghasilan Asli Daerah masih sangat rendah. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk lebih serius dalam mengelola retribusi terminal, untuk bertindak tegas kepada para supir yang tidak membayar retribusi , dan disarankan kepada petugas agar melakukan pengutipan sesuai dengan prosedur sehingga tidak menimbulkan kebocoran pemasukan.

 

The original Area of levy income areas including retribution terminal is set in article 180 Paragraph (1) letter b Act No. 11 Year 2006 about the Aceh Government Act, Act No. 28 Year 2009 about local tax and Regional Levies, and article 285 Paragraph (1) Act No. 23 Year 2014 about Local Governance. Thus arising, problems that need to be examined, How is the determination of target acceptance levy terminal, whether the voting terminal already levy effective, and whether the charges retribution terminal can be maintained. The purpose of research to determine whether ballots already terminal levy effective, How is the determination of target acceptance levy terminal, and whether the charges retribution terminal can be maintained. The method of research used empirical juridical research. The results showed that the management of the terminal from the year 2014 levy up to the year 2016 assessed less effective, The process of determining the targets contained in the medium-term Development Plan (RPJM) District/City which is a planning document that is covering the strategic plan, Work plan and activity plan and budget. Levy terminal that until recently was indeed need to be maintained by each County Government/city due to be positive prospects, particularly in the area of Aceh that was in fact the original Regional Income is still very low. It is recommended to the District/City Governments for more serious in managing the terminal retribution, to act firmly to the transport driver, and recommended for officers who perform excerpts real retribution should the charges be done appropriately, in terms of the correct procedure done with, so as not to cause leakage of infusion.


Keywords


Retribusi Terminal; Pendapatan Asli Daerah; Provinsi Aceh; Levy Terminal; The Original Income Area; Aceh Province.

Full Text:

PDF

References


Abdul Halim, 2010, Akuntansi Keuangan Daerah Cet. Ketiga, Salemba Empat, Jakarta.

Budi D. Sinulingga, 2005, Pembangunan Kota tinjauan regional dan lokal, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Mardiasmo, 2009, Perpajakan Edisi Revisi 2009, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.

Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, “Sejarah Kota Meulaboh (Kec.Johan Pahlawan)” , http://acehbaratkab.go.id/profil/sejarah, diakses 30 September 2017.

Tony Marsyahrul, 2005, Pengantar Perpajakan, Grasindo, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.




DOI: https://doi.org/10.24815/sklj.v2i1.10592

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Syiah Kuala Law Journal (SKLJ)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Magister Ilmu Hukum
Faculty of Law, Syiah Kuala University
Putroe Phang Street No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781
e-mail: sklj@unsyiah.ac.id

ISSN : 2580-9059 (online) 2549-1741 (cetak)


Creative Commons License

Syiah Kuala Law Journal by Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Based on a work at http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ.