UPAYA TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI LAPAS KLAS II A BANDA ACEH DAN RUTAN KLAS II B SIGLI

Risa Andika Sari, Suhaimi Suhaimi, Muazzin Muazzin

Abstract


Pasal 46 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan Kepala Lapas bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban di Lapas yang dipimpinnya. Pasal 4 Angka 7 Permenkumham No 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan menyatakan setiap Narapidana/Tahanan dilarang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika. Terdapat MoU antara Kemenkumham dan BNN serta Kemenkumham dan Kepolisian tentang pencegahan dan pemberantasan narkotika di Lapas. Namun kenyataannya, peredaran gelap narkotika masih terjadi sebagaimana di Lapas Klas IIA Banda Aceh dan Rutan Klas IIB Sigli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan upaya terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di Lapas dan Rutan serta hambatan dalam pelaksanaan upaya terpadu tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pelaksanaan upaya terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika belum berjalan maksimal dikarenakan tidak adanya hubungan yang sinergis antar instansi terkait. Hambatan yakni kebocoran informasi, keterlibatan oknum petugas Lapas, protap Lapas, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana. Disarankan kepada Lapas, Kepolisian dan BNN untuk menindaklanjuti MoU yang ada dengan perjanjian yang memuat substansi dan sanksi yang tegas, sehingga aturan yang ada mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kepada Pemerintah, untuk mengalokasikan anggaran serta pengadaan sarana prasarana yang memadai dan merevisi aturan pasal 17 ayat (5) UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

 

Article 46 of the Act Number 12, 1995 concerning the Correctional Centre states that the Head of a correctional service center is responsible for security and order in the center, which he is in charge. Article 4 of Point 7 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 6, 2013 on the Correctional Centre and Detention also states that every prisoner or detainee is prohibited from storing, making, carrying, distributing and/or consuming narcotics and/or narcotics precursors and other dangerous drugs. In addition, there is a MoU between the Ministry and BNN and MoU between the Ministry of Law and Human Rights and Police on the prevention and eradication of narcotics in prisons. However, illicit drug trafficking still occur in Class II A Correctional Centre of Banda Aceh and Class II B Sigli. This research aims to know and explain integrated prevention and suppression efforts of drug abuses at correction center and obstacles faced in integrated prevention and suppression efforts of drug abuses at correction center. The research shows that integrated prevention and suppression efforts of drug abuses at correction center have not been working maximal, as there is no synergic relationship between related institutions. The obstacles is, namely information leakage, the involvement of officers, criminal procedures, lack of budget and infrastructure. It is recommended that the Centre, the police and the BNN to follow up existing MoUs with agreements containing substance and strict sanctions, so that existing rules have binding legal force. The government should allocate sufficient budget and the provision of adequate infrastructure facilities and revise the Article 17 point  (5) of the Act Number 12, 1995 concerning the Correctional Centre.


Keywords


Lembaga Pemasyarakatan; Narkotika; Terpadu; correction Service; narcotics; integrated.

Full Text:

PDF

References


Dwidja Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

Eva Achjani Zulfa, 2011, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung, Bandung.

Lexy J. Moleong, 2010, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Salim H.S, 2007, Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

----------, 1998, Metodologi Research, Andi Offset, Yogyakarta.

Winardi, 1986, Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem, Alumni, Bandung.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : M.HH-09.HM.03.02 Tahun 2011 Nomor : 12/PER-BNN/XII/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.HM.05.02 Tahun 2014 Nomor : B/4/III/2014 tentang Kerjasama dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Narkoba.




DOI: https://doi.org/10.24815/sklj.v2i1.10593

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Syiah Kuala Law Journal (SKLJ)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Magister Ilmu Hukum
Faculty of Law, Syiah Kuala University
Putroe Phang Street No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781
e-mail: sklj@unsyiah.ac.id

ISSN : 2580-9059 (online) 2549-1741 (cetak)


Creative Commons License

Syiah Kuala Law Journal by Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Based on a work at http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ.