Kewenangan Gubernur Dalam Mengatur Cuti Melahirkan Kaitannya Dengan Pemberian Asi Eklsusif di Aceh

Taufiq Akbar, Mahdi Syahbandir, Mujibussalim Mujibussalim

Abstract


Dalam Pasal 28 ayat (3), Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif, menjelaskan Cuti melahirkan bagi PNS, PPPK atau Tenaga Honorer/Kontrak perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan 6 (enam) bulan setelah waktu melahirkan untuk pemberian ASI Eksklusif. Ketentuan tersebut pada dasarnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 325 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menjelaskan “lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah 3 (tiga) bulan. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis kewenangan Gubernur Aceh dalam mengatur pemberian ASI ekslusif dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah tentang Cuti bagi PNS. Kemudian, untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum terhadap penerapan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah tentang Cuti bagi PNS.

 

In 2006, the Governor of Aceh has issued the Governor Regulation Number 49, 2016 on the Provision of Exclusive Breastfeeding. In Article 28 (3) of the Governor Regulation Number 49, 2016 on the Provision of Exclusive Breastfeeding states that Break for Officials who are giving birth, PPPK or contracting staffs/ladies as mentioned in verse (1) point a is granted for 6 (six) months aftr giving birth for providing exclusive breasfeeeding. The rules are basically against the existing rules especially the Government Regulation Number 11, 2017 on the Mangement of Civil Servants. This research aims to explain and analyze the authority of the Governor of Aceh in regulating exclusive breastfeeding in relation to the Government Regulation on break for civil servants. Later, it is also going to explain and analyze the legal effects on the application of the Governor of Aceh Regulation Number 49, 2016 on Exclusive Breastfeeding in relation to the Government Regulation on Break for Officials.


Keywords


Kewenangan; Mengatur; Cuti Melahirkan; Authority; Rule; Break for Officials.

Full Text:

PDF

References


Asshiddiqie, J. (1997). Teori dan aliran penafsiran hukum tata negara. Ind Hill-Company.

Artikel hukum, kebatalan suatu produk hukum. html diakses Tanggal 17 Oktober 2017, http://arseniussirirui.blogspot.co.id/2015/10

Fitri, R. (2010). Pemberdayaan Perempuan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 12(2), 349-366.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Cuti Bagi PNS

Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pemberian ASI eklusif

Purwaningsih, A., Hasanah, O., & Utumo, W. (2013). Hubungan Dukungan Keluarga Terhadap Manajemen Laktasi Pada Ibu Bekerja. NERS Jurnal Keperawatan, 9(2), 177-189.

Pinim, S., Djalil, H., & Rinaldi, Y. (2018). KEWENANGAN GUBERNUR ACEH DALAM PENGGANTIAN PEJABAT ESELON II SETELAH PEMILIHAN KEPALA DAERAH. Syiah Kuala Law Journal (SKLJ), 2(1), 102-112.

Mawardi ismail cuti bagi pns bersalin bukan kewenangan gubernur aceh index, di Akses tanggal 14 Okteber 2017,www.modusaceh.com

Muhammad, A. (2004). Hukum dan penelitian hukum. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Marzuki, P. M. (2008). Pengantar ilmu hukum. Kencana.

Wiji, R. N. (2013). ASI dan panduan ibu menyusui. Yogyakarta: Nuha Medika, 75-76.




DOI: https://doi.org/10.24815/sklj.v2i2.11629

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Syiah Kuala Law Journal (SKLJ)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Magister Ilmu Hukum
Faculty of Law, Syiah Kuala University
Putroe Phang Street No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781
e-mail: sklj@unsyiah.ac.id

ISSN : 2580-9059 (online) 2549-1741 (cetak)


Creative Commons License

Syiah Kuala Law Journal by Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Based on a work at http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ.