Kewenangan Pengadilan Militer I–01 Banda Aceh Dalam Mengadili Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oknum Anggota TNI di Aceh

Erna Kurniawati, Adwani Adwani, Mujibussalim Mujibussalim

Abstract


Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu, “Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Praktiknya, di Pengadilan Militer I–01 Banda Aceh masih mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oknum anggota TNI. Ini akan membuat suatu peradilan tidak idenpenden hasil penelitian menunjukkan kewenangan Pengadilan Militer I–01 Banda Aceh mengadili perkara tindak pidana umum karena tunduk kepada UU Pengadilan militer yang menitikberatkan subyek hukum. Kemudian penghambat tidak diadilinya oknum anggota TNI melakukan tindak pidana umum di peradilan umum yaitu pertama dasar hukumnya, Kedua, masih melihat subjek hukumnya, Ketiga, Kompetensi relatif.

 

Article 25 paragraph (4) of Law No. 48 of 2009 on Judicial Authority namely, "Military justice as referred to in paragraph (1) is authorized to examine, adjudicate, and decide cases of military crimes in accordance with the provisions of legislation". In practice, the Military Court I-01 in Banda Aceh still prosecutes a general crime committed by members of the TNI which will make a judiciary becomes dependent. The result of the study showed that the authority of Military Court I-01 in Banda Aceh is adjudicating a general criminal case because it is subject to the Military Court Law which emphasizes the subject of law. Then, the obstacle of the TNI members who committed a general crime who have not judged yet in the general court namely, First, legal basis, Second, still observe the legal subject, Third, the relative Competence.


Keywords


Kewenangan; Pengadilan Militer; Tindak Pidana Umum; Authority; Military Court; General Crime.

Full Text:

PDF

References


Sjarif, A. (1996). Hukum disiplin militer Indonesia. Rineka Cipta.

Ilyas, A. (2012). Asas-asas Hukum pidana. Yogyakarta: Rangkang Education.

Mahfud, M. (2013). Integrasi HAM dan Hukum Humaniter dalam Sistem Peradilan HAM Nasional dalam Rangka Penerapan Peradilan HAM terhadap Pelaku Kejahatan Kemanusiaan. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 15(3), 397-416.

Prodjodikoro, W. (1962). Hukum atjara pidana di Indonesia. Sumur Bandung.

Rizki, A. K. (2015). DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN MILITER DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PUTUSAN TERHADAP TNI (TENTARA NASIONAL INDONESIA) SEBAGAI PELAKU TINDAKAN ASUSILA (STUDI ATAS PUTUSAN NO. 28-K/PM. II-10/AD/IV/2013 DI MAHKAMAH MILITER II-10 SEMARANG). Unnes Law Journal, 4(1).

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.

Yanto, O. (2017). Efektifitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan. Syiah Kuala Law Journal (SKLJ), 1(2), 18-36.




DOI: https://doi.org/10.24815/sklj.v2i2.11630

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Syiah Kuala Law Journal (SKLJ)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Magister Ilmu Hukum
Faculty of Law, Syiah Kuala University
Putroe Phang Street No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781
e-mail: sklj@unsyiah.ac.id

ISSN : 2580-9059 (online) 2549-1741 (cetak)


Creative Commons License

Syiah Kuala Law Journal by Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Based on a work at http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ.