Kepemilikan Tanah Hak Milik Yang Dikuasai Bersama Warga Negara Indonesia (WNI) Dan Warga Negara Asing (WNA) Yang Diperoleh Berdasarkan Warisan di Provinsi Aceh

Nurlaila Nurlaila, Ilyas Ismail, Mahdi Syahbandir

Abstract


Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa orang asing yang sudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Namun dalam kenyataannya hak-hak milik tersebut ada yang belum dilepas oleh WNA.

 

Article 21 paragraph (3) of Law No. 5 of 1960 about foreigners who already enactment of this Act property rights because inheritance without a will or an engaging treasure because marriage, as well as citizens of Indonesia who have owned and after the enactment this Act lost his citizenship was obliged to relinquish rights within a period of one year from obtaining such rights or loss that citizenship. If after that time period past the property are not removed, then the right remove because of the law and the land falls on the state, provided that the rights of other parties which encumber still persists. However, in fact the property rights there is still not released by the WNA.


Keywords


Status Tanah; Warga Negara Asing; Status of Land; foreign citizens

Full Text:

PDF

References


Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Basrah, Buku- III KUHPerdata Tentang Perikatan Jual Beli dan Pembahasan Kasus, Fakultas Hukum Universita Sumatra Utara - Medan, 1981.

Mariam Darus Badrulzaman Dkk, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya, Bandung, 2001.

Maria S.W Sumardjono, Kebijakan Pertanahan, Kompas, Jakarta, 2009.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI Press) , Jakarta, 1986.

Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1979.

Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian, Mandar Madju, Bandung, 1994.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.




DOI: https://doi.org/10.24815/sklj.v2i2.11633

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Syiah Kuala Law Journal (SKLJ)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Magister Ilmu Hukum
Faculty of Law, Syiah Kuala University
Putroe Phang Street No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781
e-mail: sklj@unsyiah.ac.id

ISSN : 2580-9059 (online) 2549-1741 (cetak)


Creative Commons License

Syiah Kuala Law Journal by Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Based on a work at http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ.