Penetapan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

R. Bayu Ferdian, Mohd. Din, M. Gaussyah

Abstract


Adanya kerugian negara pada sebuah perkara dan besaran nilai kerugian merupakan hal yang sangat penting, saat ini masih terdapat polemik, baik pada alat bukti yang dihadirkan maupun penafsiran tentang “kerugian negara”. Tujuan penulisan untuk mengetahui dasar penentuan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi dan mengetahui proses penetapan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi, Penulisan dilakukan dengan penelitian kepustakaan, dan pendekatan yuridis normatif, hasil penelitian diketahui dalam menentukan nilai kerugian negara pada perkara tindak pidana korupsi, jika perkaranya sederhana maka penentuan nilai kerugian negara dilakukan oleh Kejaksaan, jika perkaranya perlu audit secara mendalam maka Kejaksaan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai alat bukti awal persidangan mengenainya nilai kerugian negara. Proses Penetapan kerugian negara yaitu dengan menghadirkan LHPKKN dari BPKP atau hasil perhitungan sendiri oleh Kejaksaan. Disarankan agar disebutkan pada setiap Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi bahwa hanya BPK lembaga yang berwenang menetapkan nilai kerugian keuangan negara. Perlu diperbanyak sumber daya auditor yang mumpuni di seluruh kantor perwakilan BPK.

The existence of the losses of the State on a matter and the magnitude of value of loss is very important, currently there is still debated, both on the evidence presented as well as the interpretation of the "loss of State" itself, the purpose of writing to know the basis of the determination of the loss of the State in criminal acts of corruption and know the process of determination of State losses in the case the crime of corruption, The writing is done by research libraries, and normative juridical approach, research results known in determining the value of the losses of the State on the matter a criminal offence of corruption, If a simple matter then the determination of the value of the loss of the State done by the Prosecutor's Office itself, If the matter needs to be in-depth auditing thus Prosecution Agency coordinate with the Financial Examiner (BPK) or the bodies of financial supervision and development (BPKP) as a proof of the early trials of its value losses of the State. The process of the determination of the loss of the country namely by presenting LHPKKN from BPKP or calculation result by the Prosecutor's Office. It is recommended that mentioned on any legislation governing the crime of corruption that only the authorized institution of the BPK set the value of the financial loss to the State. Need to be copied the Auditors qualified resources across the Office of the representative of the BPK.


Keywords


Penetapan; Kerugian Negara; Korupsi; Determination; The loss of State; Corruption.

Full Text:

PDF

References


Fatah, A., Jaya, N. S. P., & Juliani, H. (2016). Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Diponegoro Law Journal, 6(1), 1-15.

Hernol F. Makawimbang, Kerugian Keuangan Negara, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.

Risk Management Based Audit, http://www.bpkp.go.id/dan/konten/311/Risk-Management-Based-Audit.bpkp, (diakses pada 16 April 2017).

Rita Ayuningtyas, Kasus Korupsi di Indonesia Menggila, http://news.liputan6.com/read/2477341/kasus-korupsi-di-indonesia-menggila, (diakses pada 17 April 2017).

Junifer Girsang; “Abuse of Power”, Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit JG Publishing Jakarta, 2012.

Keputusan BPK.RI Nomor 17/K/I-XII.2/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang “Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif atas Indikasi Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah”.

Keputusan BPK.RI Nomor 17/K/I-XII.2/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang “Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif atas Indikasi Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah”.

Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dana Tidak Tersangka Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2004, yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Manado Tahun 2006.

Marwan Effendi. Kejaksaan RI, Posisi dan fungsinya dari Perspektif Hukum, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/05/M.PAN /03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Santoso, M. A. (2011). Dampak penjatuhan pidana korupsi bagi pegawai Negeri yang sedang menjalankan tugas Administrasi Negara. Jurnal Borneo Administrator, 7(2).

Theodorus M. Tuanakotta, Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Penerbit Salemba Empat, 2009.

Uchok Sky Khadafi, https://news.detik.com/berita/2047460/ini-dia-peringkat-provinsi-terkorup-di-indonesia-versi-fitra (diakses pada Senin 15 Mei 2017)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.




DOI: https://doi.org/10.24815/sklj.v2i3.11648

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Syiah Kuala Law Journal (SKLJ)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

Creative Commons License

Syiah Kuala Law Journal published by Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ.