Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Kematian Tenaga Kontrak Pada Sekretariat Daerah Aceh

Taufik Taufik, Azhari Yahya, Mahdi Syabandir

Abstract


Badan yang menyelenggarakan jaminan sosial dibidang tenaga kerja yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Badan ini menyelenggarakan beberapa program diantaranya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Pemerintah Aceh khususnya Sekretariat Daerah Aceh berkewajiban memberikan perlindungan jaminan sosial kepada tenaga kontrak dengan mendaftarkan mereka pada BPJS Ketenagakerjaan. Akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak ada tenaga kontrak yang bekerja pada Sekretariat Daerah Pemerintah Aceh yang didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap jaminan kecelakaan kerja dan kematian tenaga kontrak pada Sekretariat Daerah Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukkan dari keseluruhan 514 tenaga kontrak yang bekerja pada Sekretariat Daerah Aceh belum ada satupun yang didaftarkan oleh Pemerintah Aceh pada program BPJS Ketenagakerjaan. Masih terdapat beberapa kendala yang menghalangi pelaksanaan jaminan kecelakaan dan kematian tersebut. Salah satu kendala yang sangat signifikan adalah tidak adanya anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Aceh untuk itu. Tidak adanya aturan sanksi tegas secara rinci mengenai pemberi kerja dalam memberikan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan kematian khususnya tenaga kontrak. Disarankan agar Pemerintah Aceh segera mendaftarkan para tenaga kontraknya pada program BPJS Ketenagakerjaan sehingga hak mereka dapat terlindungi.

The institution holding social security in the field of labor is called as BPJS of Labor. This body conducts several programs that are working accident security and death security. The local Aceh Government especially at the Regional Secretary of Aceh is compulsory to provide by registering them at the BPJS on Labor. However, in practical fact shows no any single employee working at the Aceh Regional Secretariat at the BPJS on Labor have not been registered yet. Thus this research aims to evaluate the implementation of legal protection towards the accident and death of the contracting employers at Secretariat Office of Aceh. This is empirical juridical research through statutory approach. The findings are firstly, from 514 of contracting employees there is no one of registered by Aceh Government into the BPJS on Labor. There are several obstacles on the implementation of providing such working accident security and death security. One of the most significant hurdles is that there is no budget for it. In addition there is no any detail sanction for the employers who are not registering working accident security and death security especially for contracting workers. It is recommended that the Government of Aceh should register the employees soon at the BPJS on Labor hence their rights are protected.


Keywords


Perlindungan Hukum; jaminan kecelakaan kerja; jaminan kematian; Law Protection; Work Accident Social Security; Death Social Security

Full Text:

PDF

References


Husni, Lalu dan dkk, “Dasar-dasar Hukum Perburuhan”, Jakarta, 2006, Raja Grafindo Persada.

Joupy G. Z. Mambu, Kajian Yuridis Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Artikel Tesis, Lex Administratum, Vol. III/No. 5/Juli/2015.

Kusnardi, Mohd, Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Study Hukum Tata Negara Univesitas Indonesia, Jakarta, 1988.

Luthvi Febryka Nola, Kendala Yuridis Implementasi Bpjs Ketenagakerjaan, Jurnal Hukum, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RIVol. Vii, No. 12/Ii/P3di/Juni/2015.

Manulang, Sendjun, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta, 1990.

Majalah, Organisasi Perburuhan Internasional, “Memperluas Cakupan Jaminan Sosial bagi Pekerja Sektor Perekonomian Informal Langkah ke Depan”, Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional, 2009

Raper, Michael, Negara Tanpa Jaminan Sosial Tiga Pilar Jaminan Sosial di Australia dan Indonesia, Jakarta, Trade Union Right Centre, 2008.

Sulastomo, mekanisme pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Sutedi, Adrian, Hukum Perburuhan, Ed. 1. Cet. 2., Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Yohandarwati, Lenny N. Rosalin, I D G Sugihamretha, Sanjoyo, Utin Kiswanti, Guntur Pawoko, Susiati Puspasari, Fithriyah, Desain Sistem Perlindungan Sosial Terpadu, Laporan, Direktorat Kependudukan, Kesejahteraan Sosial, Dan Pemberdayaan Perempuan Bappenas, 2003.

Zaelani, “Komitmen Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9 Nomor 2, Juli 2012.




DOI: https://doi.org/10.24815/sklj.v3i2.11719

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Syiah Kuala Law Journal

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

Creative Commons License

Syiah Kuala Law Journal published by Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ.