Tanggung Jawab Notaris Yang Tidak Mendaftarkan dan Melaporkan Akta Wasiat Ke Daftar Pusat Wasiat

Annisa Annisa, Yanis Rinaldi, Teuku Abdurahman

Abstract


Salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta wasiat yang juga harus diiringi dengan tanggung jawab untuk mendaftarkan dan melaporkan ke Daftar Pusat Wasiat. Notaris yang tidak membuat akta wasiat juga harus melaporkan laporan nihil pada waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Namun pada kenyataannya, masih banyak Notaris yang tidak menjalankan kewajibannya tersebut. Data tersebut berdasarkan laporan bulanan yang masuk ke dalam online sistem Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan Direktorat Perdata (2015) terdapat sekitar 4.000 (empat ribu) Notaris yang secara rutin melakukan laporan bulanan, padahal jumlah Notaris di seluruh Indonesia pada saat itu mencapai sekitar 15.000 (lima belas ribu). Penelitian ini menganalisis tanggung jawab Notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau yuridis.

A job duty of a Notary public is to notarize a will. Notarial Acts of Notarizing a will should include registering and reporting the will to the Central Register of Wills. Even though a Notary public legalizes no will in a month, she or he still has to make a nil report in the first five days of the next month. However, in fact there were still Notaries who did not perform the duties. Based on the data of monthly reports in the online system of Central Register of Wills (2015), only 4000 out of 15000 Notaries in Indonesia regularly submitted their monthly reports. The objective of this research was to identify the liability of any notary who did not register and report the will. This normative legal research was conducted by means of a statute approach.


Keywords


Notaris; Akta Wasiat; Daftar Pusat Wasiat; Notary; Wills; Central Register of Wills

Full Text:

PDF

References


Buku-Buku

Bambang Sunggono, 1996, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

, 2013, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Cet. II, Refika Aditama, Bandung.

Situmorang, Victor M. dan Cormentyna Sitanggang, 1993, Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi, Rineka Cipta, Jakarta.

Subekti dan Tjiptrosudibio, 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Cet. 31, Pradnya Paramita, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1998, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta.

Subekti dan Tjiptrosudibio, 2011, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Cet. 31, Pradnya Paramita, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta.

Tesis, Jurnal, Laporan Penelitian, Makalah, Artikel dan Sumber Lain

Cita Astungkoro Sukmawirawan, 2014, “Kekuatan Pembuktian Legalisasi dan Waarmeking Akta di Bawah Tangan oleh Notaris”, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiwa, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Deasy Ratna Sari, 2016, “Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Mengenai Sanksi Terhadap Pelanggaran yang dilakukan Notaris”, LamLaj, Volume 1 Issue 1.

Debora Claudia Panjaitan, 2016, “Pembatalan Akta Wasiat Sebagai Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3124 K/PDT/2013 Antara Penggugat DM vs Tergugat Notaris LSN)”, Premise Law Jurnal, Vol 21.

Didit Wardio, Lathifah Hanim, 2018, “Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman”, Jurnal Akta Vol 5 No. 1 Maret 2018.

Doddy Noormansyah, 2006, “Holding Game, Merger dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha”, Jurnal, Fakultas Hukum.

Eko Utomo Nugroho, 2015 “Kekuatan Hukum Akta Dibawah Tangan yang Telah Dilegalisasi Oleh Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata”, Jurnal.

Evi Apita Maya, 2017, “Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Terhadap Notaris”, Jurnal IUS, Vol V Nomor 2.

Fanny Levia, Erni Agustin, 2017, “Tanggung Gugat Notaris Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Wasiat Secara Online”, Jurnal Arena Hukum Volume 10, Nomor 1, April 2017.

Herianto Sinaga, 2015, “Tanggung Jawab Werda Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya”, Premise Law Jurnal Vol 6 Tahun 2015

I Gusti Agung Oka Diatmika, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik”, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan.

Julista Mustamu, “Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan”, Jurnal Sasi, Vol. 17 No. 2 Bulan April-Juni 2011.

Kunni Afifah, 2017, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya”, Jurnal Lex Renaissance No. 1 Vol. 2 Januari 2017.

Leovin Ginho, 2017, “Analisis Adanya Praktek Notaris yang Ditetapkan Sebagai Pelanggaran Hukum di Polresta Medan”, Premise Law Jurnal Vol 21 Tahun 2017.

Lidya Christina Wardhani, 2017, “Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan”, Lex Renaissance Jurnal No. 1 Vol. 2 Januari 2017.

Mahalia Nola Pohan, 2011, “Suatu Tinjauan tentang Pembatalan Akta Notaris yang Penandatanganannya Dilakukan di Dalam Rumah Tahanan”, Tesis, Magister Kenotariatan, Medan, Universitas Sumatera Utara.

M. Edwin Azhari, Djauhari, 2018, “ Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Tanah Oleh Warga Asing di Lombok”, Jurnal Akta Vol 5 No. 1 Maret 2018.

Nur Agus Susanto, 2014, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Rahmad Hendra, 2013, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, No. 1.

Roeri Andriana, Munsyarif Abdul Chalim, 2017, “Akibat Hukum Bagi Notaris yang Menolak Protokol dari Notaris Lain”, Jurnal Akta Vol. 4 No. 2 Juni 2017.

Sarwata, Notaris Harus Mandiri, Majalah Triwulan, 2000.

Shabri Saleh Anwar, 2014, “Tanggung Jawab Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi dan Agama”, Jurnal Ilmiah Psikologi Vol. 1 No. 1 Juni 2014.

Triyanto Setyo Prabowo, 2017, “Tanggung Jawab Notaris Yang Sedang Magang Terhadap Keberhasilan Akta”, Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 Juli-Desember 2017.

Umi Mamlu’ul Hikmah, Bambang Sugiri, Sukarni, 2016, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Perjanjian Simulasi Yang Berbentuk Akta Notaris Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”, Jurnal.

Vina Akfa Dyani, 2017, “Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte”, Jurnal Lex Renaissance No. 1 Vol. 2 Januari 2017 162-176.

Yogi Priyambodo, 2017, Gunarto, “Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Purbalingga”, Jurnal Akta, Vol. 4, No. 3 September 2017.

Yopi Rachmad Affandi Pohan, 2017, “Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Akta Notaris Yang Berindikasi Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, Premise Law Jurnal, Vol 21.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik.

Surat Edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Jenderal Administrasi Umum tentang Pendaftaran Wasiat Secara online tanggal 22 Juni 2015.




DOI: https://doi.org/10.24815/sklj.v3i1.11915

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Syiah Kuala Law Journal (SKLJ)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

Creative Commons License

Syiah Kuala Law Journal published by Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ.