Kewenangan Pengaturan Mahkamah Agung (Kajian Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan)

Nelly Mulia Husma, Faisal A.Rani, Syarifuddin Hasyim

Abstract


Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016 melarang  pengajuan peninjauan kembali terhadap putusan Praperadilan. Perma ini telah menutup kesempatan bagi Pencari keadilan untuk mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Praperadilan. Perma ini telah memperluas objek praperadilan, yang meliputi sah tidaknya penyitaan, penggeledahan, dan penetapan tersangka. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung berdasarkan kewenangan atas Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009  dapat menerbitkan produk hukum seperti Perma.  Namun jika substansi dari  sebuah produk hukum mengatur ataupun mencabut hak dari warga Negara maka hanya lembaga legislatif sebagai perwakilan rakyat yang sah mempunyai kewenangan untuk melakukannya.

The Supreme Court Regulation (Perma) Number 4 of 2016 prohibits the submission of a review of the Pretrial ruling. This regiment has closed the opportunity for Justice seekers to file a Review of the Pretrial Decision. This regiment has expanded the pre-trial object, which includes the validity of seizure, searches, and the determination of suspects. The results of the study indicate that the Supreme Court is based on the authority over Article 79 of Law Number 14 Year 1985 regarding the Supreme Court as amended by Law Number 5 Year 2004 jo. Law Number 3 Year 2009 may issue legal products such as Perma. But if the substance of a legal product regulates or removes the rights of a citizen then only the legislative body as a legitimate representative of the people has the authority to do so.


Keywords


Kewenangan; Peninjauan Kembali; Praperadilan; Authority; Review; Pretrial.

Full Text:

PDF

References


Abdul Rasyid Thalib, 2006, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bambang Waluyo, 2010, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.

Binsar M. Gultom, 2015, Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Hamid Attamimi, A, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV), Disertasi Universitas Indonesia.

http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/18534, diakses hari Senin 23 Mei 2017, pukul 09.00 WIB

Indroharto, 2002, Perbuatan Pemerintah Menurut hukum publik dan hukum Perdata, Jakarta.

Johnny Ibrahim, 2012, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang.

Karel Boungenaar, Sari Kuliah Hukum Tata Negara oleh Prof. Dr.Philipus M.Hadjon pada FH Unair tahun 1998.

Mahfud, M. (2009). Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 16(4), 441-462.

M. Yahya Harahap, 2003, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), Sinar Grafika, Jakarta.

Nalle, V. I. W. (2013). KEWENANGAN YUDIKATIF DALAM PENGUJIAN PERATURAN KEBIJAKAN. Jurnal Yudisial, 6(1), 33-47.

Ni’matul Huda, 2001, Hukum Tata Negara Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.

Nur Sholikin, 2017, Mencermati Pembentukan Peraturah Mahkamah Agung (Perma), Rechts Vinding Online, Media Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 2002, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Ronald S. Lumbuun, 2015, PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Titik Triwulan Tutik, 2012, Eksistensi, Kedudukan, dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Prestasi Pustaka, Jakarta.




DOI: https://doi.org/10.24815/sklj.v1i1.12233

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Syiah Kuala Law Journal (SKLJ)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

Creative Commons License

Syiah Kuala Law Journal published by Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ.