Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal

Yudianto Syahputra, Ainal Hadi

Abstract


Pasal 122 huruf a Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menentukan bahwa : Setiap Warga Negara Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 ( lima ) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Namun dalam kenyataannya masih terjadi adanya penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh Warga Negara Asing yang tidak diterapkan sanksi pidana. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan alasan terhadap pelaku tidak diterapkan sanksi pidana, upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan izin tinggal, dan hambatan yang dialami dalam menanggulangi terjadinya penyalahgunaan izin tinggal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa alasan terhadap pelaku penyalahgunaan izin tinggal tidak diterapkan sanksi pidana adalah penanganan kasus lebih singkat, masalah anggaran dana karantina yang terbatas. Upaya penanggulangan melalui upaya preventif dan upaya represif. Adapun hambatan yang dialami dalam menanggulangi terjadinya penyalahgunaan izin tinggal adalah faktor kemudahan dalam pemberian perizinan bebas visa terhadap warga negara asing. Disarankan kepada pihak imigrasi agar selalu mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing agar pelaku tidak menyalahgunakan izin keimigrasian.

Keywords


Sanksi Pidana; Penyalahgunaan Izin Tinggal; Warga Negara Asing

Full Text:

PDF

References


Buku-Buku

Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Ajat Sudrajat Havid, Formalitas Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, 2008.

Asep Kurnia, Imigran Ilegal. Jakarta : IOM-OIM , 2011.

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2007.

Direktorat Jenderal Imigrasi, Pemeriksaan Paspor. Jakarta:Seksi Penyebaran Informasi, 2007.

Hamidi Jazim. Charles Christian, Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Imam Santoso M, Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, Jakarta;UI Press, 2004.

Imam Santoso M, Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia, Pustaka Reka Cipta, Bandung , 2014.

John Sarodja Saleh, Sekuriti dan Intelijen Keimigrasian , Jakarta, 2011.

Marpaung. Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik). Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Masruchin Ruba’i, Asas-asas Hukum Pidana, UM Press, Malang, 2001.

Muladi dan Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2007.

Sihar Sihombing. Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.

Tongat, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang, 2008.

Ukun Wahyudi. Telaah Masalah-Masalah Keimigrasian. Jakarta: PT Adi Kencana Aji, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan

Sumber Lainnya

Web : www.imigrasi.go.id, diakses tanggal 3 Februari 2018, pukul 10.00 Wib




DOI: https://doi.org/10.24815/sklj.v4i1.16880

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Syiah Kuala Law Journal

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

Creative Commons License

Syiah Kuala Law Journal published by Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ.