Konflik Surat Ijo Berkaitan Dengan Adanya Pungutan Ganda Berupa Retribusi dan PBB

Elsa Indira Larasati, Lavenia Nadya Irianti

Abstract


Pemkot Surabaya termasuk sebagai suatu wilayah otonomi yang mendapatkan pelimpahan berupa Hak Pengelolaan dari Pemerintah. Sehingga Pemkot Surabaya mempunyai kewenangan untuk memberikan bagian dari tanah yang dikelolanya tersebut. Penerbitan Surat Izin Pemakaian Tanah atau yang lebih dikenal dengan Surat Ijo merupakan salah satu bentuk pelaksanaan wewenang Pemkot Surabaya yang berkaitan dengan tanah. Namun, dengan diterbitkannya Surat Ijo tersebut ternyata menimbulkan banyak pertanyaan dan permasalahan bagi para pemegangnya. Mengenai Sertipikat Ijin Pemakaian atau Surat Ijo diatur lebih lanjut dalam Perda Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Ijin Pemakaian tanah. Dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah maka pemegang SIPT tersebut akan dikenakan retribusi atau uang sewa. Pemegang SIPT merasa dibebankan dengan 2 (dua) biaya yakni selain retribusi juga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dan hal inilah yang menjadi sebuah permasalahan bagi Pemegang Sertipikat dengan Pemkot Surabaya.

Keywords


Hak Pengelolaan; Pemerintah Kota Surabaya; Surat Ijin Pemakaian Tanah; Surat Ijo

Full Text:

PDF

References


Buku:

Hajati, Sri, Sri Winarsih, Agus Sekarmadji, Oemar Moechtar. 2018. Politik Hukum Pertanahan, Airlangga University Press, Surabaya.

Harsono, Boedi. 2008, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria dan Pelaksanaannya. Djambatan, Jakarta.

Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi, Yogyakarta.

Santoso, Urip. 2012, Hukum Agraria Kajian Komprehensif. Kencana Prenamedia Group, Surabaya.

Sekarmadji, Agus, Sri Winarsih. 2018. Laporan Akhir Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi: Model Pengelolaan dan Perlindungan Tanah Aset Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Untuk Kesejahteraan Rakyat. Universitas Airlangga, Surabaya.

Artikel Jurnal dan Skripsi

Sukaryanto. 2016. “Konflik Tanah Surat Ijo di Surabaya.”Jurnal Bhumi, Vol 2, No 2.

Hanafi, Arbhie. (2019). “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Penerima Jaminan Fidusia Berupa Bangunan yang Berdiri di Atas Izin Pemakaian Tanah.” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144).

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Lapindo Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulagan Lumpur Sidoarjo.

Laman

hukumonline, (2020). Pengenaan PBB dan retribusi terhadap Surat Ijo di Surabaya.. Retrieved Januari 29, 2020 from hukumonline.com:

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5e2b55adecbd5/pengenaan-pbb-dan-retribusi-terhadap-surat-ijo-di-surabaya/diakses pada 14 Februari 2020.




DOI: https://doi.org/10.24815/sklj.v4i2.17660

Copyright (c) 2020 Syiah Kuala Law Journal

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

Creative Commons License

Syiah Kuala Law Journal published by Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ.