Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Setelah Diberlakukannya Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Utang Pajak di Banda Aceh

Gebrina Malahayati, Mahdi Syahbandir, Azhari Azhari

Abstract


Salah satu faktor keberhasilan pemungutan pajak pada suatu negara adalah dengan adanya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak tepat pada waktunya. Akan tetapi, kondisi ideal ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak menunaikan kewajibannya. Kondisi tersebut menyebabkan masih ada wajib pajak yang miliki utang pajak. Terhadap utang pajak tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atau berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 tentang penghapusan sanksi administrasi bunga.

One of the successful factors in collecting tax at a state is by the obligation of taxpayers' obedience to pay tax on due date. However, this ideal condition is not always happening. There are many factors that are causing taxpayers not obeying the obligation. Such condition has caused many taxpayers having tax loans. Towards the loans, it has administrative sanction such as 2% monthly or based on Article 19 (1) of the Act Number 28, 2007 on the Third Amendment of the Act Number 6, 1983 on General Rules and Tax Conducts' Procedures. Based on such rules, the government has issued the policy worded in Finance Minister Regulation Number 29/PMK.03/2015 on the Abolition of Administrative Interests Sanction.


Keywords


Administrasi; Kepatuhan Pajak; Pajak Penghasilan; Perpajakan; Sanksi; Wajib Pajak; Administrative; Obedience; Tax; Income Tax; Taxation; Sanction; Taxpayer

Full Text:

PDF

References


Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Ayatul Masfuftah, “Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 Tentang Penghapusan Sanksi Admin”, http://www.jtanzilco.com/blog/detail/170/slug/petunjuk-pelaksanaan-peraturan-menteri-keuangan-nomor29-pmk-03-2015 tentang-penghapusan-sanksi-admin, diakses tanggal 10 Februari 2016, pukul 12.54 WIB.

Departemen Keuangan RI., Peranan Pajak Dalam Pembangunan, Direktur Jenderal Pajak, Jakarta, 1993.

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.

Mardiasmo, Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2001) Edisi Ke-9, Andi, Yogyakarta, 2001.

Muhammad Rusdji, PPSP : Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Indeks, Jakarta, 2005.

Sedarmayanti, Syarifuddin Hidayat, Metode Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 2002.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.




DOI: https://doi.org/10.24815/sklj.v1i2.8470

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Syiah Kuala Law Journal (SKLJ)



 

Creative Commons License

Syiah Kuala Law Journal published by Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ.