Kedudukan Badan Pembinaan Hukum Nasional Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi

Marzuki Marzuki, Husni Djalil, Mujibussalim Mujibussalim

Abstract


Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan Penyusunan program legislasi nasional di lingkungan pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Tujuan penulisan untuk menyelesaikan konsekuensi hukum Kedudukan Badan Pembinaan Hukum Nasional dan fungsi legislasi. Berdasarkan Objek masalah  terdapat 2 (dua) penelitian yang digunakan dalam artikel ini, penelitian hukum penelitian yuridis normatif. Sumber data adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Disarankan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 12 Tahun 2011 terkait keberadaan program legislasi nasional baik dari segi wewenang, kedudukan serta fungsi dan tugas lebih dibebankan kepada DPR. Langkah ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya pembangunan hukum nasional di Indonesia.

Law No. 12 of 2011 which is regulating law (regelling) in carrying out it’s duties had changed following the 1945 amendment to the authorities, positions, duties and functions in the formation of the legislation. The BPHN is the government institution in charge of coaching the integrated and comprehensive national law. It is suggested that the government and the House of Representatives as mandated by Law No. 12 of 2011 that they work on the existence of the National Legislation Program in terms of authority, position and more in the functions and duties. These stepsare expected to support the realization of national law development in Indonesia.


Keywords


Kedudukan Badan Pembinaan Hukum Nasional; Fungsi Legislasi; Head of National Legal Development Board; Legislation Function

Full Text:

PDF

References


Artikel, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Andi Mapetahang Fatwa. “Peran DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”.,www.borokrasi.kompasian.com. Diakses 18 Oktober 2012,

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Johnny Ibrahim,Teori& Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2012

Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi (menguatnya model legislasi perlementer dalam sistem presidensial Indonesia), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010.

Tim Penyusun Revisi Buku Panduan Penulisan Tesis Program Studi Magister IlmuHukum (S2) Program Pascasarjana Unsyiah, Pedoman Penulisan Tesis Program Studi MagisterIlmu Hukum, Universitas Syiah Kuala, 2012

Wicipto Setiadi, Program Legislasi Nasional 2012, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013.

Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 10 Nomor 3 Problem Yuridis Keberadaan TAP MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2013.

Jurnal Rechts Vinding (Media Pembinaan Hukum Nasional), 2013, Volume 2 Nomor 1, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.




DOI: https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9639

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Syiah Kuala Law Journal (SKLJ)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

Creative Commons License

Syiah Kuala Law Journal published by Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ.