Perlindungan Konstitusional terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial

Amrina Rosyada, Esmi Warassih, Ratna Herawati

Abstract


Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan perlindungan konstitusional terhadap kesatuan masyarakat hukum adat. Namun, perlindungan kontitusional KMHA belum mewujudkan keadilan bagi KMHA itu sendiri. Penelitian ini menggunaan pendekatan sosio-legal, dalam rangka menjawab masalah yang diteliti. Faktor-faktor penyebab belum terwujudknya keadilan bagi KMHA Sedulur Sikep adalah: (1) Belum adanya Undang-Undang khusus tentang KMHA serta keragaman Istilah yang dipakai untuk menyebutkan KMHA, (2) Ego sektoral para pihak, (3) Pengakuan keberadaan KMHA Sedulur Sikep Pati belum dituangkan didalam Perda. Ketiga alasan tersebut berdampak pada konflik yang sering terjadi antara pemerintah dengan KMHA Sedulur Sikep.

 

Constitutional Protection of Indigenous Community in Achieving Social Justice

 

Article 18B paragraph (2) of the Indonesia Constitution 1945 mandates the constitutional protection towards indigenous communities. However, the protection still cannot bring justice for the community. This research uses a socio-legal approach in order to answer research questions. The factors of why Sedulur Sikep Community has not get justice are: (1) There is no any specified law regarding indigenous community and various terminology used to refer to the indigenous  community groups; (2) The sectoral ego of the involved parties (3) The recognition of Sedulur Sikep Community has not been embodied into Regional Regulations. Those three factors result the conflicts oftenly happens between the regional government and the Sedulur Sikep Community, which depict a clear gap between them.


Keywords


perlindungan konstitusional; masyarakat hukum adat; keadilan; constitutional protection; indigenous community; justice.

Full Text:

PDF

References


Abdon Nababan, 2011, “Masyarakat Adat Dalam Disain Hubungan Pusat-Daerah : Peluang dan Tantangan untuk Mengembalikan Otonomi Asli Komunitas Adat”, dalam HP. Panggabeam, Pemberdayaan hak MUHUDAT Masyarakat Hukum Adat Mendukung Kegiatan Otonomi Daerah, Permata Aksara, Jakarta.

Adnan Buyung Nasution, 2010, Pikiran dan Gagasan; Demokrasi Konsitusional, Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Ateng Syafrudin dan Suprin Na’a, 2010, Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa, PT. Alumni, Bandung.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2014, Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi tentang Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Esmi Warassih, Metodologi Penelitian Bidang Humaniora dalam Metodologi Penelitian Ilmu Sosial (dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum), Bagian Humas Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

____, 2005, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Cet. I, PT Suryandaru Utama, Semarang.

Esmi Warassih dan Sulaiman, 2017, Recognition of Adat Forest and Plantation Concessions in Indonesia, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19 No. 2.

Febrian dan Adrian Nugraha, 2014, Kajian Socio-Legal Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Hidup Perusahaan Berdasarkan Persepsi Masyarakat, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 26, No. 3.

Grendi Hendrastomo, 2018, “Wong Sikep: Penjaga Eksistensi Ajaran Samin”, dimuat dalam http://staffnew.uny.ac.id/upload/132318574/pengabdian/Wong+Samin+Sikep.pdf. Diakses pada 22 Februari.

Indah Sri Pinasti dan Terry Irenewaty, 2018, “Kajian Historisitas Masyarakat Samin di Blora dalam Perspektif Pendidikan Karakter,” Prosiding Seminar Nasional, V LPPM UNY, Meneguhkan Peran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Memuliakan Martabat Manusia, dimuat dalam http://eprints.uny.ac.id/40285/1/Prosiding%20Seminar%20Nasio-nal%20LPPM%20UNY%202016%20rev_4.pdf . Diakses pada 14 Februari 2018.

Jimly Asshiddiqie, 2009, Komentar Atas UUD NRI Tahun 1945, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2010, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2012, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Cet.2, Sinar Grafika, Bandung.

Muhammad Ridwansyah, 2016, Mewujudkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh, Tulisan Jurnal Konsitusi Vol. 13 No. 2.

Ni’matul Huda, 2010, “Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika”, dalam Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa, PT. Alumni, Bandung.

Philip Nonet dan Philip Selznick, 2010, Hukum Responsif, Nusa Media, Bandung.

Satjipto Raharjo, 2005, “Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum)”, dalam Hilmi Rosyida dan Bisariyadi (ed.), Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi RI, dan Departemen Dalam Negeri, Jakarta.

_____, 2005, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2010, Penegakan Hukum Progresif, Kompas, Jakarta.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2005, “Pokok-pokok Pikiran tentang Empat Syarat Pengakuan Eksistensi Masyarakat Adat”, dalam Hilmi Rosyida dan Bisariyadi (eds.), Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi RI, dan Departemen Dalam Negeri, Jakarta.

Sukirno, 2014, “Diskriminasi Masyarakat Adat”, Kompas, 16 Januari.

_____, 2015, Kebijakan Afirmatif Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 44, No.3.

Sulaiman, 2017, Mereposisi Cara Pandang Negara terhadap Hukum Adat di Indonesia, Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariat, Vol. 2 No. 1.

Wahyu Nugroho, “Mendesain Undang-Undang yang Responsif dan Partisipasif berdasarkan Cita Hukum Pancasila”, dalam Esmi Warassih (Ed.), Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif; Konsorsium Hukum Progresif 2013, Thafa Media, Semarang.

Yance Arizona, 2018, “Mengintip Hak Ulayat Dalam Konstitusi di Indonesia”, dimuat dalam https://yancearizona.files.wordpress.com/2008/07/mengintip-hak-ulayat-dalam-konstitusi-di-indonesia.pdf. Diakses pada 12 Februari.

Yos Johan Utama, Membangun Peradilan Tata Usaha Negara yang Berwibawa, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Penetapan Presiden RI Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Putusan MK No.35/PUU-X/2012

Naskah Akademik Rancangan UU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat, Insiatif dari AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) Jakarta 2014.




DOI: https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.10021

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


KANUN

Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.