Pemikiran the King Can Do Not Wrong dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia

Sarip Sarip

Abstract


Pemikiran the king can do not wrong dapat dikatakan sebagai alat kekuasaan penguasa untuk merekayasa warga negara. Produk hukum Indonesia saat ini telah terkontaminasi oleh pemikiran tersebut. Tidak heran warga menginginkan keseimbangan politik hukum untuk menuntuk keadilan hukum penguasa. Pertanyaan yang timbul tentang pemikiran the king can not do wrong terhadap system ketatanegaraan Indonesia menjadi satu topik kajian. Melalui metode pengkajian terhadap beberapa telaah pustaka dan sejarah di belahan dunia, dapat membudahkan pembahasan yang disajikan melalui penggambaran dalam bentuk kalimat. Hasil dalam pembahasan didapatkan perlawanan terhadap produk hukum bukan hanya terjadi di Indonesia saja, malainkan jauh sebelumnya terjadi di beberapa negara. Di Indonesia sendiri berkenaan perlawanan terhadap produk hukum berusaha dilakukan terutama terhadap produk hukum positif yang dinilai kurang memberikan keadilan. Sebagai bentuk negara kesatuan kesalahan produk hukum sering dilakukan oleh eksekutif. Namun, hal yang rumit berkenaan pengguasa yang tidak dapat dihukum atas pembuatan produk hukum. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa produk hukum pada dasarnya dibuat penuh dengan kepentingan terutama kepentingan penguasa yang bernaung di bawah legitimasi.

 

Theory of the King Can Do Not Wrong on Legal Politics Under Indonesian Constitutional System

 

The thought of the king can do not wrong can be said as an instrument of power of the authorities to engineer citizens. Indonesia's legal products are now contaminated by such thoughts. No wonder citizens want a political balance of law to seek justice of the ruling law. Questions that arise about the thinking of the king can not do wrong to the Indonesian state administration system into a single topic of study. With the method of studying some of the literature review and history in the world, can facilitate the discussion presented through the description in the form of a sentence. Results in handling not only occur in Indonesia alone, but far earlier in several countries. In Indonesia itself is against the legal products. How the country works. However, the very thing concerning the unreliable. Then it can be recalled the above products are made full of interests above the interests of the rulers who take shelter under legitimacy.


Keywords


legitimasi; keseimbangan; politik; hukum; legitimacy; balance; politics; law.

Full Text:

PDF

References


Anthony Jay, 2002, Cara Sukses Machiavelli, Intimedia & Ladang Pustaka, Jakarta.

Bantarto Bandoro, 1994. Hak Asasi Manusia: Korban Perang Dingin, CSIS, Jakarta.

C.F. Strong, 1996. Modern Political Contitutions; An Introduction to the Comparative Study of Their History an Existing Form, Terj. SPA Teamwork, 2004, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern; Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, Nuansa dan Nusanedia, Cet-1, Bandung.

Chainur Arrasyid, 2004. Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Cet-3, Jakarta.

FX Adji Samekto, 2008. Justice Not For All: Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam Persepektif Studik Hukum Kritis, Genta Press, Yogyakarta.

Georges Gurvitch, 1961, Sosiologi of Law, Terj. Sosiologi Hukum, 1996. PT. Bharatara Niaga Media, Cet-5, Jakarta.

H.L.A. Hart, 2007, Law Liberty And Morality Terj. Hukum Kebebasan dan Moralitas, Gentapublishing, (Yogyakarta: 2008),

Hendarmin Ranadireksa, Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik Mengapa ada Negara yang Gagal Melaksanakan Demokrasi, Fokusmedia, Cet-1, Bandung.

Ihksan Fatah Yasin, Asas Legalitas Dalam Persefektif Sejarah (Compasania: 14 Januari 2013). http://hukum.kompasiana.com/2013/01/14/asas-legalitas-dalam-perspektif-sejarah-524158.html. diakses 20 Januari 2018.

Ilyas Ismail, Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional, Jurnal KANUN Nomor 50 Edisi April 2010.

Moh. Mahfud MD, 1998, Politik Hukum di Indonesia LP3ES. Jakarta.

Montesquieu, 1977, The Spirit of Laws, Terj. M. Khoiril Anam, 2007, Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Politik, Nusamedia, Cet-1, Bandung.

Ni’matul Huda, 2003. Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Cet-1, Yogyakarta.

Noer Fauzi Rahman, 2012. Land Reform Dari Masa Ke Masa: Perjalanan Kebijakan Pertanahan 1945-2009, Tahah Air Beta, Yogyakarta.

P.J. Bouman, 1955, Algemene Maatschappijleer Een Eeste Inleiding Tot Sosiologie Terj. Ilmu Masyarakat Umum, PT. Pembangunan, Jakarta.

Ralph H. Gabriel, 1991. American Values; Continulty and Cahange, Terj. Paul Surono Hargosewoyo, Nilai-Nilai Amerika Pelestarian dan Perubahan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Robert A. Carp dan Ronald Stidham, 2001. Judicial Process in Amerika, Terj. Garis Besar Sistem Hukum Amerika Serikat, Biro Program Informasi Internasional Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ed ke-5, Congressional Quarterly, Amerika Serikat.

Ronny Hanitiyo Soemitro, 1982. Studi Hukum dan Mayarakat, Alumni, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 1991. Ilmu Hukum, Cetakan Ketiga, Bandung: Citra Adhitya Bhakti.

Soedarto, 1983. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana, Bandung: Sinar Baru.

Inu Kencana Syafei., 2003. Ekologi Pemerintahan, PT. Perca, Jakarta.

T.B. Bottomore, 2006. Elite dan Masyarakat, Akbar Tanjung Institute, Jakarta.

Wahyu Nugroho, 2016, Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 13 Nomor 3.

William Ebenstein, 1965. Isme-Isme Dewasa ini: Komunisme, Fasisme, Kapitalisme, Sosialisme, Swadaya, Cet-III Jakarta.

Zainuddin Ali, 2007. Sosilogi Hukum, Sinar Grafika, Cet-2, Jakarta.




DOI: https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10157

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


KANUN

Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.