Hak Penguasaan Istri terhadap Mahar Sompa Perkawinan Adat Bugis Makassar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 25/Pdt.P/2011/PABlk)

Ilham Abbas, Marten Bunga, Salmawati Salmawati, Nurson Petta Puji, Hardianto Djanggih

Abstract


Penelitian ini bertujuan mengkaji upaya hukum istri untuk mendapatkan kepastian hukum pemberian mahar Sompa yang berasal dari calon suami sebelum terjadinya proses perkawinan berdasarkan proses perkawinan adat Bugis Makassar. Permasalahan penelitian adalah bagaimanakah upaya hukum istri untuk mendapatkan kepastian hukum atas mahar Sompa pada perkawinan adat Bugis Makassar. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dengan mengkaji putusan PA. Bulukumba Nomor 25/Pdt.P/2011/PABlk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim pengadilan memutus permohonan istri terhadap tanah mahar Sompa merupakan hak milik istri sepenuhnya, dan mendasar bagi istri untuk mendapatkan status tanah. Dengan dasar keputusan pengadilan, maka istri dapat mendaftarkan kepada Badan Pertanahan untuk proses balik nama sertifikat yang berasal dari orang tua suaminya. Setelah mendapatkan status hak milik dari Badan Pertanahan, maka tanah tersebut menjadi hak pribadi istri, sehingga istri dapat melakukan perbuatan hukum untuk status hak milik tanah tersebut.

 

 

The Wife’s Rights Over Mahar Sompa of Traditional Marriage in  Bugis Makassar (The Analysis of PA Decission Nomor 25/Pdt.P/2011/PABlk)

 

This study aims to examine the wife's legal efforts to obtain legal certainty of giving the dowry sump from the prospective husband before the marriage process based on the customary marriage process of Bugis Makassar. The research problem is, how the wife's legal efforts to obtain legal certainty over Mahar Sompa on Bugis Makassar Customary Marriage. This study uses normative research, namely by examining the decision of PA. Bulukumba Number 25/Pdt.P/2011/PABlk. The result of the research shows that the decision of the court judge to decide the wife's application to the dowry is the right of wife's property completely, and fundamental for the wife to get the status of the land. On the basis of the Court's decision, the wife may register to the Land Board to process the name of the certificate originating from her husband's parents. After obtaining the status of property rights from the Land Agency then the land becomes the private rights of the wife, so the wife can perform legal acts for the status of the land ownership rights.


Keywords


hak penguasaan istri; mahar sompa; bugis makassar; mastery rights; mahar sompa.

Full Text:

PDF

References


Ahmad Ubbe, 2016, Interaksi Antar Hukum Dan Pengaruhnya Terhadap Penerapan Undang-Undang Perkawinan, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 16, Nomor 2.

Eko Wahyu Budhiharjo, 2013, Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Sistem Hukum Perkawinan, Pandecta Research Law Journal, Volume 8, Nomor 1.

Hardianto Djanggih & Yusuf Saefudin, 2017, Pertimbangan Hakim pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID. PRA/2016/PN. Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 17, Nomor 3.

Hardianto Djanggih & Nasrun Hipan, 2018, Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/Pn.Sgm), Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 1.

Islamiyati, 2013, Tinjauan Yuridis tentang Relasi Suami-Istri Menurut KHI Inpres No.1/1991, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 42, Nomor 3.

Kamri Ahmad & Hardianto Djanggih, 2017, Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media, Jurnal Ius Quia Iustum, Volume 24, Nomor 3.

Muhammad Khaeruddin Hamsin, 2013, Gap antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jurnal Media Hukum, Volume 20, Nomor 1.

Muhammad Tigas Pradoto, Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata), Jurnal Jurisprudence, Volume 4, Nomor 2.

Nurlia & Nurasiah, 2017, Sunrang Tanah sebagai Mahar untuk Meningkatkan Indentitas Diri Perempuan dalam Perkawinan Bugis, Jurnal Dakwah Tabligh, Volume 18, Nomor 1.

Sri Turatmiyah dkk, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 11, Nomor 1.

Syaefuddin Haris, 2013, Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam Ditinjau dari Hukum Perjanjian, Jurnal Arena Hukum, Volume 6, Nomor 3.

Syarif Hidayat, 2014, Konsep Keluarga Sakinah dalam Tradisi Begalan, Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 7, Nomor 1.

Trusto Subekti, 2010, Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10, Nomor 3.




DOI: https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10659

Refbacks



KANUN

Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.