Kepastian Hukum Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh

Arabiyani Arabiyani

Abstract


Pasal 18B ayat (1) UUD Tahun 1945 memberikan legitimasi terhadap Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang merupakan hasil kesepakatan Pemerintah Indonesia dengan GAM. Hal ini kemudian dituangkan ke dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Permasalahannya adalah materi qanun tersebut dianggap bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2007. Pemerintah Pusat menghendaki perbaiki terhadap beberapa materi qanun, namun pihak Pemerintah Aceh dianggap menyalahi MoU Helsinki. Rumusan masalah kajian ini sebagai berikut: Pertama, apakah landasan pemikiran lahirnya Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh? Kedua, apakah akibat hukum dari adanya Pasal 246 ayat (2), dan ayat (4) serta Pasal 247 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh? Ketiga, apakah akibat hukum adanya Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh? Hasil penelitian sebagai berikut: Pertama, menemukan landasan pemikiran lahirnya Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh terdiri dari Pasal 18B UUD Tahun 1945 serta perumusan Pasal 246 dan Pasal 247 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006. Kedua, bahwa akibat hukum dari adanya Pasal 246 dan Pasal 247 berlaku dan sah untuk diterapkan melalui pembentukannya Qanun Aceh. Ketiga, konsekuensi yuridis adanya Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 berlaku secara yuridis dan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh karena sudah diundangkan dalam lembaran daerah. Tentu sudah berlaku secara otomatis karena pada saat disahkan oleh Gubernur Aceh selaku Kepala Pemerintah Aceh dan DPRA secara serta merta diundangkan dalam lembaran daerah Pemerintah Provinsi Aceh.

 

Legal Certainty of Qanun Aceh Number 3 Year 2013 On Flag and Symbol of Aceh

 

 

The 1945 Constitution Article 18B paragraph (1) gives legitimacy to the Aceh Qanun Number 3 of 2013 on the Flag and the Symbol of Aceh which is the result of the Government of Indonesia's agreement with GAM. This is then poured into Law Number 11 Year 2006 regarding Aceh Government. The problem is that the Qanun material is considered to be contradictory to Government Regulation Number 77 of 2007. The central government wants to improve on some of the Qanun material, but the Government of Aceh is considered to have violated the Helsinki MoU. The formulation of the problem as follows: First, what is the basis of thinking the formulation of Aceh Qanun Number 3 of 2013 on the flag and the symbol of Aceh? Second, what are the legal consequences of the existence of Article 246 paragraph (2), and paragraph (4) and Article 247, Law Number 11 Year 2006 regarding Aceh Government? Thirdly, what are the legal consequences of Aceh Qanun Number 3 of 2013 on the Flag and the Symbol of Aceh? The results of the research are as follows: First, find the foundation of the thought of the birth of Aceh Qanun Number 3 of 2013 on the Flag and the Symbol of Aceh consists of Article 18B of the 1945 Constitution and the formulation of Article 246 and Article 247 of Law Number 11 Year 2006. Second, the existence of Article 246 and Article 247 is valid and valid to be implemented through the establishment of Aceh Qanun. Thirdly, the juridical consequences of the Aceh Qanun Number 3 of 2013 are valid in juridical manner and can be acted upon by the Government of Aceh as already enacted in the regional slabs. Of course already valid automatically because at the time passed by the Governor of Aceh as Head of the Government of Aceh and DPRA is immediately promulgated in the sheet area of Aceh Provincial Government.


Keywords


kepastian hukum; bendera; lambang; legal certainty; flag; aceh’s symbol.

Full Text:

PDF

References


A.B. Kusuma, 2004, Lahirnya Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Amrizal J. Prang, 2016, “Selesaikan Qanun Bendera dengan Penemuan Hukum”, http://aceh.tribunnews.com/2016/05/09/selesaikan-qanun-bendera-dengan-penemuan-hukum, diakses tanggal 09-03-2018.

_____, 2013, “Aceh dan Kontroversi”, http://aceh.tribunnews.com/2013/04/03/aceh-dan-kontroversi, diakses tanggal 09-03-2018.

Aryos Nivada, 2013, “Menyoal Pengesahan Bendera dan Lambang Aceh”, http://aceh.tribunnews.com/2013/04/02/menyoal-pengesahan-qanun-bendera-dan-lambang-aceh?page=2, diakses tanggal 16-05-2018.

Bagir Manan, 2005, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Bagir Manan, 1993, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD Tahun 1945, UNSIKA, Karawang.

Bob Sugeng Hadiwinata dkk, 2010, Transformasi Gerakan Aceh Merdeka: Dari Kotak Peluru ke Kotak Suara, Friedrich-Ebert-Stifung, Jakarta.

Edward Aspinall, 2008, Report: Peace Without Justice? The Helsinki Peace Process in Aceh, Centre for Humanitarian Dialogue, Switzerland.

Gunther Teubner, Subtantive and Reflexsive Elements in Modern Law, Law and Social Review, Volume 17 Nomor 2.

Husni Jalil, 2008, Hukum Pemerintahan Daerah, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh.

J. Kaloh, 1998, Mencari Bentuk Otonomi Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global, Rineka Cipta, Jakarta.

Jum Anggraini, 2011, Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasan, Jurnal Hukum, Nomor 3 Volume 18.

Kurniawan, 2014, Aspek Hukum Pembentukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, Kanun Jurnal Ilmu Hukum.

M. Agus Santoso, 2013, Perkembangan Konstitusi di Indonesia, Jurnal Yustisia, Volume 2 Nomor 3.

Maria Farida Indriati, 2007, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Kanisius, Jakarta.

Acehkita.com, “Klarifikasi Mendagri Atas Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh”, http://www.acehkita.com/wp-content/uploads/2013/04/Klarifikasi-Mendagri.pdf, diakses tanggal 16-05-2018.

Muhammad Ridwansyah, 2016, Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh, Jurnal Konstitusi, Volume 13 Nomor 2.

Muhammad Siddiq Armia, 2017, Constitutional Courts and Judicial Review: Lesson Learned For Indonesia, Jurnal Negara Hukum, Volume 8 Nomor 2.

_____, 2016, Eksekutif Review Terhadap Perda Retribusi Di Daerah Otonomi Khusus, Jurnal Rechtsvinding - Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 5 Nomor 2.

_____, 2011, Studi Epistemologi Perundang-undangan, Teratai Publisher, Banda Aceh.

Noor M. Aziz, 2010, Pengkajian Hukum tentang Eksistensi Peraturan Perundang-Undangan di Luar Hierarki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Laporan Penelitian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.

Rahendro, 2012, Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif, Jurnal Rechtsvinding, Volume 1 Nomor 3.

Redaksi Aceh Online, “Pancacita Dicabut, Buraq Jadi Lambang Pemerintah Aceh”, http://acehonline.info/detail.php?no_berita=2372, diakses tanggal 16-05-2018.

Rienny Sihombing, 2017, Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Studi Penggunaan Bahasa Indonesia di Setiap Bangunan Gedung Fungsi Usaha Yang Ada di Indonesia), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Rifqinizamy Karsayuda, 2015, Partai Politik Lokal Untuk Indonesia: Kajian Yuridis Ketatanegaraan Pembentukan Partai Lokal di Indonesia, RajaGarfindo, Jakarta.

Rijal Djalil, 2002, Papua: Otonomi untuk Rakyat, RmBokks, Jakarta.

Sulaiman, 2012, Membentuk Hukum bagi Perdamaian Aceh, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14 No. 1.

Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, 2012, Filasafat, Teori dan Ilmu Hukum, Grafindo, Jakarta.

Zainal Abidin dkk, 2011, Analisis Qanun-Qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia, Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi, Jakarta.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).




DOI: https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11165

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


KANUN

Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.