Penghentian Praktik Qard Beragun Emas Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPBS Tahun 2012 Pada Perbankan Syariah

Humaira Humaira

Abstract


Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah menyebutkan “Qard adalah suatu akad penyaluran dana oleh Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana tersebut kepada Bank Syariah atau UUS pada waktu yang telah disepakati. Rahn emas Syariah atau qard beragun emas adalah produk di mana bank memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa barang/harta Nasabah yang bersangkutan dengan mengikuti prinsip rahn emas. Perkembangan produk qard beragun emas di mana bank syariah mulai mengombinasikan gadai dengan pembiayaan kepemilikan emas yang dikenal dengan beli gadai emas yang mengandung spekulatif. Hal ini mengakibatkan resiko terhadap bank timbulnya resiko terhadap perbankan syariah yaitu Market risk (resiko pasar), penurunan harga emas yang menyebabkan turunnya pengembalian investasi pemilik emas. Liquidity risk (risiko likuiditas), sulitnya menjual emas di saat harganya turun. kemudian Capital risk (risiko modal), kerugian karena penurunan harga emas dapat menambah kerugian bank dan berpotensi menurunkan Capital Adequet Ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal. Credit risk (risiko kredit), penurunan harga emas berpotensi menunda ditebusnya kembali emas oleh nasabah debitur. Reputation risk (resiko reputasi), maraknya qard untuk rahn emas dan berkebun emas berpotensi menurunkan fungsi dan peran utama bank syariah dalam membiayai usaha produktif di sektor riil, mengingat prinsip kehati-hatian bank sehingga Bank Indonesia menghentikan kegiatan produk ini sementara waktu dengan menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS  tanggal 29 februari 2012 tentang Produk Qard Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Selanjutnya di singkat dengan SEBI 14/7/2012 karena menyalahi tujuan dan karakteristik dari produk qard beragun emas dan melanggar prinsip kehati-hatian bank (prudent banking principle) yang menimbulkan resiko terhadap perbankan syariah.

 

 

The Termination of Qard Gold-Warranty Practice Based on Bank Indonesia Letter Number 14/7/DPBS Year 2012 in Shariah Banking

 

 

Based on Bank Indonesia Regulation Number 7/46 / PBI / 2005 towards Agreement for Collection and Distribution of Funds for Banks Conducting Business according to Sharia Principles, stipulated that "Qard is a contract for the distribution of funds by Sharia Bank or Sharia Business Unit (UUS) to customers as debt receivables provided that the customer is required to refund the funds to the Sharia Bank or UUS at the agreed time. Sharia gold rahn or qard gold-warranty is a product in which the bank provides loan facilities to customers with warranty in the form of goods/property of its Customer by following the principle of gold rahn. Such goods/property are put under control and maintenance of the bank, and for its maintenance bank impose a rental fee on the basis of the Ijarah Principle. The development of qard gold-warranty products where sharia banks begin to combine mortgages/fiduciary/pledge with financing ownership of gold which also known as speculative gold-buying pledge. This matter create a risk to the bank so that Bank Indonesia ceased/terminated this product activity temporarily by issuing Bank Indonesia Letter Number 14/7 / DPbS dated 29 February 2012 onQard Gold-warranty Products for Shariah Bank and Shariah Business Unit. Furthermore, it is in brief stated as SEBI 14/7/2012 because it violates the purpose and characteristics of qard gold-warranty products and also infringing the prudent of banking principle which create a risk to sharia banking.


Keywords


penghentian; prinsip kehati-hatian; qard beragun emas; perbankan syariah; termination; prudential banking; qard gold-warranty; sharia banking.

Full Text:

PDF

References


Abdul Ghofur Ansori, 2007, Perbankan Syariah di Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Agung Parmono dan Andrian Kurniawan, 2015, Penerapan Akuntansi Perbankan Pembiayaan Emas IB Hasanah Dan Gadai Emas , Al-Mashraf, Vol.2, No. 1 Oktober

Darsono-Alisakti, dkk, 2017, Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia, PT. Rajagrafindo Persada, Depok.

Humaira, 2014, Pelaksanaan Produk Qard Beragun Emas Pada Perbankan Syariah dan Unit Syariah, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No. 4.

Irfan Rinaldi, 2017, Produk Qardh Beragun Emas Secara Syariah dalam Perspektif Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/dpbs pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Semarang, Diponegoro Law Journal,Vol. 6, No. 1.

Irma Devita Purnamasari, 2011, Akad Syariah, Kaifa, Bandung.

Iwan Setiawan, 2016, Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam, Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Vol. 6, No. 1.

Khotibul Umam, 2016, Perbankan Syariah, Rajapersindo Persada, Jakarta.

Sasli Rais, 2006, Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer), UI-Press, Jakarta.

M. Syafi’i Antonio, 2008, Bank Syariah: dari Teori ke Praktek, Gema Insani Press, Jakarta.

Yadi Janwari, , 2015, Fikih Lembaga Keuangan Syariah, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2002, Himpunan Fatwa, MUI, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/2012 Tentang Produk Qard Beragun.

Peraturan Bank Indonesia No. 10/17/PBI/2008 tentang produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qard.

Fatwa DSN-MUI nomor: 25/ DSN-MUI /III/2002 tentang Rahn.

Fatwa DSN-MUI Nomor: 26/ DSN-MUI /III/2002 tentang Rahn Emas.




DOI: https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11174

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


KANUN

Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.