Politik Hukum Pajak Daerah di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat

Putra Astomo, Farhanuddin Farhanuddin

Abstract


Artikel ini ingin menjawab permasalahan utama terkait pajak di daerah. Dengan menggunakan pendekatan normatif, dapat digambarkan bahwa era otonomi daerah, dikaitkan dengan pajak daerah melalui asas desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak daerah. Pajak tersebut dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan menyelenggarakan serta membiayai pembangunan di daerah. Dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk memungut pajak adalah Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah juga membentuk peraturan di daerah sebagai peraturan teknis dibidang pajak daerah dan retribusi daerah. Peraturan yang dibentuk di daerah disebut politik hukum, yang merupakan kebijakan hukum negara untuk mencapai tujuan nasionalnya dengan membentuk hukum untuk mengatur sesuatu hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan nasional.

 

Political Law of Regional Tax in Polewali Mandar District West Sulawesi

 

This article aims to answer the main problems related to taxes in the region. This is a normative research, aiming to describe the regional autonomy era to be associated with regional taxes through decentralization principle, local governments are given the authority to collect regional taxes. The tax is used to increase local revenue and organize the finance development in the region. The legal basis for local governments to collect taxes is the Regional Tax Law and Regional Retribution. In addition, the Regional Government also established regulations in the region as technical regulations of regional taxes and regional retribution. Regulations established in the region are called legal politics, which are the state legal policies to achieve national goals by establishing laws to regulate issues related to national interests.


Keywords


politik hukum; kebijakan daerah; pajak daerah; retribusi daerah; political law; regional policy; local tax; regional retribution.

Full Text:

PDF

References


Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1985, “Politik Hukum Nasional”, Makalah disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) diselenggarakan Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya.

Amin Purnawan, Siti Ummu Adillah, 2014, Kebijakan Pajak Daerah Berbasis Keadilan untuk Mendorong Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Jawa Tengah, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. I No. 3.

Asep Jaelani, 2008, Apa Itu Pajak? Cetakan Pertama, Edisi Kesatu, PT. Sinergi Pustaka Indonesia, Bandung.

Budi Winarno, 2002, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo, Yogyakarta.

C. F. G. Sunaryati Hartono, 1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung.

Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003, Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus, Lukman Offset dan YPAPI, Yogyakarta.

Kadar Pamuji, 2014, Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Analisa terhadap Implementasi Wewenang Pengelolaan Pajak Daerah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 3.

Lamijan, 2014, Problematika Penegakan Hukum Perpajakan (Kajian Tindak Pidana Ekonomi Bidang Mafia dan Korupsi Perpajakan), Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. I No.1.

Moh. Mahfud MD, 2010, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Muja’hidah, 2013, Politik Hukum Pajak Daerah di Era Otonomi Setelah Berlaku Sistem Desentralisasi, Jurnal IUS, Vol I, No. 2.

Mustaqiem, 2006, Pengaturan Perpajakan Daerah Dalam Sistem Hukum Pajak Indonesia, Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 1.

ND Fajar dkk, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Padmo Wahjono, 1991, “Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan”, artikel dalam majalah Forum Keadilan No. 29 April, hlm.65.

Padmo Wahjono, 1986, Indonesia Negara Berdasakan atas Hukum, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Safri Nurmantu, 2003, Pengantar Perpajakan, Edisi 2, Granit, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Setu Setyawan dan Eny Suprapti, 2006, Perpajakan, Cetakan Ketiga, Bayumedia Publishing, Malang.

Soedarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung.




DOI: https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11175

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.