Konflik Antar Negara Berdasarkan Hukum Internasional

Vera Yanti Artega, Adwani Adwani, Sanusi Bintang

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum internasional terhadap negara yang disadap secara melawan hukum oleh negara lain dan menjelaskan metode penyelesaian sengketa yang dilakukan Indonesia dalam  menyelesaikan konflik antar negara akibat penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum internasional belum memberikan perlindungan yang cukup kepada negara yang disadap oleh negara lain. Adapun metode penyelesaian sengketa yang digunakan Indonesia dalam menyelesaikan kasus penyadapan dengan Australia adalah penyelesaian sengketa internasional secara damai melalui cara negosiasi. Oleh karena itu, peraturan mengenai penyadapan lintas negara harus segera dibentuk, sehingga perlindungan hukum terhadap negara yang disadap bisa dilakukan. Serta kedua negara harus membentuk code of conduct.

 

Inter-State Conflict Under International Law

 

International relation between two countries at some time could evoke problems which are caused by the cheating action of one party, such as interception resulting in conflict between them. This study aims to explain the protection of international law against countries that are illegally intercepted by other countries and explain the method of dispute settlement conducted by Indonesia in resolving inter-state conflicts resulting from Australian interception to Indonesia in 2013. This study uses a normative-juridical legal research method, by using legislation, case study , and conceptual approach with library data sources. The result shows that international law has not provided sufficient protection to countries intercepted or tapped by other countries. The method of dispute resolution used by Indonesia in solving wiretapping case with Australia is the peaceful settlement of international disputes through negotiation. Therefore, regulations concerning cross-country intercepting must be established immediately, thus legal protection of the tapped countries could be proceeded, and the two countries must establish a code of conduct.


Keywords


konflik antar negara; penyadapan; hukum internasional; inter-state conflict; tapping/interception; international law

Full Text:

PDF

References


Amanda Hale and John Edwards, 2006, Getting its Taped, Computer and Communications Law Review.

Boer Mauna, 2005, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung.

David Davies Memorial Institute of International Studies, 1966, Report of a Study Group on the Peaceful Settlement of International Disputes. David Davies Memorial Institute of International Studies, Study Group on the Research Settlement of International Disputes.

Dodi Saputra, 2014, Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menyikapi Tindakan Penyadapan oleh Australia. Jurnal Online Mahasiswa FISIP Universitas Riau Vol. 1 No. 2.

J. Thontowi, 2015, Penyadapan dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Australia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 22 No. 2.

Kristian, 2013, Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung.

Lutfi, K. R. 2017, Teori Hukum Alam dan Kepatuhan Negara Terhadap Hukum Internasional. Jurnal Yuridis, Vol. 1 No. 1.

M. Indriyani, 2017, Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System. Justitia Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 2.

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003, Pengantar Hukum Internasional, PT Alumni, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Cet 2, Kencana, Jakarta.

Okezone, “Komisi HAM PBB Loloskan Resolusi Antipenyadapan AS”, http://www.okezone.com.komisi-ham-pbb-loloskan-resolusi-anti-penyadapan-as, diakses pada tanggal 26 Februari 2018, Pukul 19:43 WIB.

Werner Levy, 1991, Contemporary International Law: A Concise Introduction, Westview, Second Edition.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2003, Bunga Rampai Hukum Internasional, Cet 1, PT Alumni, Bandung.




DOI: https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.11269

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.