Pelaksanaan ‘Uqubat Restitusi terhadap Korban Perkosaan

Elda Maisy Rahmi, Ali Abu Bakar, Suhaimi Suhaimi

Abstract


Penelitian ini ingin menjawab faktor apa saja yang meleatarbelakangi tidak terlaksananya ‘uqubat restitusi, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperoleh hak restitusi terhadap korban perkosaan. Selama tahun 2018, wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Jantho yang menanggani kasus perkosaan tidak pernah menerapkan uqubat restitusi terhadap pelaku perkosaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, lokasi penelitian di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Jantho. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Jinayat telah menjamin pemberian hak kepada korban perkosaan. Hak restitusi terhadap korban perkosaan belum terlaksana disebabkan upaya dari korban sendiri tidak membuat laporan, pengaduan, dan pengakuan untuk ditinjaklanjuti oleh penegak hukum. Pada dasarnya upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan restitusi bagi korban tindak pidana perkosaan adalah adanya pengakuan dari korban, yang menderita dan juga adanya dukungan dari pihak keluarga atau masyarakat yang partisipasi terhadap korban sehingga mengajukan permohonan kepada yang berwajib untuk menjalani proses selanjutnya dengan tujuan agar terpenuhi hak korban.

 

The Implementation of ‘Uqubat Restitution to Rape Victim

 

This research wants to answer what factors are the underlying that have not been implemented the ‘uqubat restitution’, and the efforts to obtain restitution rights for rape victims. During 2018, the Jantho jurisdiction of the Syar'iyah Court never applied the restitutionary sentence to rape perpetrators. This study uses an empirical juridical approach, the location of the study is in the Jantho Jurisdiction of the Syar'iyah Court. The results showed that Qanun Jinayat had guaranteed granting rights to rape victims. The right to restitution of rape victims has not been realized due to the efforts of the victims themselves not to make reports, complaints, and confessions to be followed up by law enforcement. Basically, efforts that can be made to obtain restitution for victims are recognition of the victim and also support from the family or community so that the victim submits an application to the authorities to undergo legal proceedings in order to fulfill the victims' rights.


Keywords


uqubat restitusi; perkosaan; hukum jinayat; uqubat restitution; rapes; jinayat law.

Full Text:

PDF

References


Buku-buku

Abubakar, A. (2008). Penerapan Syari’at Islam di Aceh (Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa). Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh.

Arief, B. N. (2007). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Kencana, Jakarta.

ICW. (2007). Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi serta Bantuan Saksi dan Korban. Indonesia Coruption Watch, Jakarta.

Marzuki, S. (1997). Pelecehan Seksual. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mulyadi, L. (2004). Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi. Djambatan, Jakarta.

Prodjodikoro, W. (1986). Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Penerbit Eresco, Bandung.

Raharjo, S. (2000). Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soekanto, S. (2008). Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sulistyowati. (2006). Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Jurnal

Delta, R. (2016). Kewenangan Wilayatul Hisbah Dalam ProsesPenanganan Perkara Pidana Qanun. Jurnal Ilmu Hukum Justicia, 2(2).

Krisantya, E. B. (2016). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak. Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum, 12(25).

Sari, O. U. (2014). Upaya Perlindungan Korban Perkosaan Ditinjau Dari Sudut Pandandang Viktimologi. Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum, 12(25).

Ulya, Z. (2016). Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syariat Islam di Aceh. Jurnal Rechtsvinding, 5(1).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.




DOI: https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.11317

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.