Hukum Agraria Bidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah

Ria Fitri

Abstract


Penelitian ini ingin menjawab keberadaan hukum pertanahan setelah otonomi daerah. Pemberian otonomi pada pemerintah daerah dan pemerintahan kabupaten/kota setelah reformasi merupakan upaya untuk memberi pelayanan secara cepat dan tepat pada masyarakat bidang pertanahan. Dengan melakukan studi dokumen, ditemukan bahwa otonomi dibidang pertanahan justru berdampak pada hukum agraria. Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengandung prinsip kewenangan dibidang pertanahan bersifat sentralistik, dengan sendirinya harus berubah. Pemerintah di daerah harus memberikan pelayanan dibidang pertanahan pada era otonomi daerah ini.

 

Agrarian Law of Land After Regional Autonomy

 

This study aims to answer the existence of land law after regional autonomy. Giving autonomy to the regional government and district/city government after reform is an effort to provide quick and precise services to the land sector community. By conducting document studies, it was found that autonomy in the land sector had an impact on Agrarian Law. The Basic Law of Agrarian Principles which contains the principle of authority in the land sector is centralized, and must naturally change. Governments in the regions must provide services in the land sector in this regional autonomy era.


Keywords


hukum agraria; hukum pertanahan; otonomi daerah; agrarian law; land law; regional autonomy.

Full Text:

PDF

References


Amiludin, 2018, Politik Hukum Pertanahan dan Otonomi Daerah: Kebijakan dan Kewenangan Pemerintah Pusat dengan Daerah Terkait Pertanahan, Journal of Govermant and Civil Society, Vol. 2. No. 1.

Arie Sukanti Hutagalung, Markus Gunawan, 2008, Kewenangan Pemerintah Dibidang Pertanahan, PT Rajagrafindo, Jakarta.

Bagir Manan, 2000, Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah, Makalah Pada Seminar Nasional terkait dengan Pembagian Kewenangan, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, tanggal 13 Mei.

Boedi Harsono, 2004, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, cetakan ketujuh belas, Penerbit Djambatan, Jakarta.

Iman Soetiknjo, 1992, Politik Agraria Nasional, Hubungan Manusia dengan Tanah Berdasarkan Pancasila, Gajahmada University Press, Yogyakarta.

Mr. F.B.J. Drt M-Wubbe Kaser, 1990, Romeins Privaatstrecht, N.V.Uitgeverijmaatschappij W.E.J Tjeenk Willink, Zwolle, Amsterdam.

Prajudi Admosudirdjo, 1988, Hukum Administrasi Negara, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ria Fitri, 2015, Potensi Konflik Pemerintah Aceh dan Pusat dalam Bidang Pertanahan, KANUN Jurnal Ilmu Hukum, No. 66.

Ronald Z. Titarelu, 2004, Penetapan Asas-Asas Hukum Umum dalam Penggunaan Tanah untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat, Disertasi, Tidak dipublikasi, Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

Sudiman Mechan, 2010, Tinjauan Yuridis terhadap Bidang Pertanahan dalam Rangka Otonomi Daerah, Jurnal Pro Justitia, Vol. 28. No. 1.

Supriyanto, 2009, Kewenangan Bidang Pertanahan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9, No. 2.




DOI: https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11380

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.