Tindak Pidana yang Dilakukan Pengungsi Internasional di Indonesia

Ida Tutia Rakhmi, Mujibussalim Mujibussalim, Mahfud Mahfud

Abstract


Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 beserta Protokol 1967 tentang Pengungsi. Konvensi 1951 dan Protokol 1967 juga tidak dijelaskan secara spesifik, mekanisme penegakan hukum terhadap pengungsi yang melakukan tindakan kriminalitas di negara transit. Pokok permasalahan artikel ini adalah aturan hukum dan metode penyelesaian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pengungsi Internasional di Indonesia, dan untuk mengetahui aturan hukum dan metode penyelesaian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pengungsi Internasional di Indonesia. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum dilandaskan pada teori kedaulatan dan juga yurisdiksi negara ketika memproses kasus pidana yang dilakukan pengungsi internasional, seperti yang disebutkan Pasal 2 Konvensi 1951, karena Indonesia sebagai anggota komunitas masyarakat internasional dan juga anggota PBB terikat dengan International Customary Law, yaitu prinsip non-refoulement. Penyelesaian kasus diselesaikan melalui jalur nonlitigasi, yaitu dengan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

 

Criminal Actions was Conducted by Internasional Refugees in Indonesia

 

Indonesia does not ratify the 1951 Refugee Convention and  Protocol 1967 Relating to The Status of Refugees. The 1951 Convention and the 1967 Protocol also not define specifically about law enforcement mechanisms against refugees who commit crimes in transit countries. Based on the above description, the main issue is what is the regulation and the method of arrangement to criminal acts who committed by refugees in Indonesia This study aims to find out and explain the regulation to criminal acts who committed by refugees in Indonesia. The research methods in this study were the juridical normative legal research method. The results of the research was based on the theory of sovereignty and the jurisdiction of the state and the non-refoulement and Article 2 Convention of the refugees. The settlement of cases in the Indonesian jurisdiction will conducted through the nonlitigation path, the way out-of-court dispute resolution.


Keywords


pengungsi internasional; tindak pidana; prinsip non-refoulement; international refugees, crimes, non-refoulement principles.

Full Text:

PDF

References


Achmad Romsan dkk, 2003, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional, Sanic Offset, Bandung.

Direktorat Keamanan Diplomatik, 2010, Illegal Migrant, Direktorat Keamanan Diplomatik Kementerian Luar Negeri, Jakarta.

Hans Kelsen, 1956, Principle of International Law, Rinehart & Co, New York.

Irsan Koesparmono, 2007, Pengungsi Internal dan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM RI, Jakarta.

J. G. Starke, 2003, Pengantar Hukum Internasional, alih bahasa Bambang Iriana Djajaatmaja Sinar Grafika, Jakarta.

Jeffrey L. Dunoff, et.al. 2006, Internasional Law: Norms, Actors, Process, A Problem-oriented Approach, Aspen Publisers, New York.

Johnny Ibrahim, 2012, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang.

Kadarudin, 2012, Keterkaitan Antara Stateless Persons, Pencari Suaka, dan Pengungsi. Jurnal Gratia, Vol. 8, No. 1.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Sefriani, 2011, Hukum Internasional: Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta.

Sigit Riyanto, 2010, Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum Internasional, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi XXII, No. 3.

Sulaiman, 2019, Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum, Bandar Publishing, Banda Aceh.

Titik Juniati Ismaniar, Penerapan Prinsip Non-Refoulement terhadap Pengungsi dalam Negara yang Bukan Merupakan Peserta Konvensi Mengenai Status Pengungsi Tahun 195, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

UNHCR, 2005, Penentuan Status Pengungsi: Mengenali Siapa itu Pengungsi, UNHCR.

Wagiman, 2012, Hukum Pengungsi Internasional, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi ICCPR.

UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT).

UU Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Keimigrasian.

Peraturan Dirjen Imigrasi No IMI-1489. UM. 08. 05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigrasi Illegal.

Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.

Protokol 1967 tentang Status Pengungsi.




DOI: https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.11383

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.