Pemanfaatan Tanah Aset PT. Kereta Api oleh Pihak Ketiga

Oky Nasrul

Abstract


Penelitian ini ingin menjawab bagaimana pemanfaatan tanah aset PT. Kereta Api Indonesia oleh pihak ketiga. Pemanfaatan tanah aset bertujuan untuk pengembangan potensi dan penunjang kegiatan usaha PT. KAI. Namun terdapat pemanfaatan tanah aset untuk kegiatan diluar perkeretaapian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode yuridis empiris, dengan spesifikasi deskriptif analisis. Penelitian menemukan bahwa bentuk pemanfaatan tanah aset oleh pihak ketiga antara lain bangun guna serah, bangun serah guna, kerjasama operasi, kerjasama usaha, sewa, dan pinjam pakai. Pemanfaatan tanah aset yang dilaksanakan PT. KAI adalah dengan cara sewa dan pemberian hak guna bangunan di atas HPL. Alasan pemberian pemanfaatan tanah aset diluar penunjang kegiatan usaha untuk mengoptimalkan seluruh aset yang ada, agar PT. KAI mendapat manfaat dan pemasukan dari tanah-tanah tersebut. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan tidak sejalan dengan Peraturan Direksi PT. KAI. Implikasinya perbuatan tersebut bisa dianggap batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada.

 

Land Assets Utilization of Indonesian Railway Company (PT KAI) by Third Party

 

This study aims to answer how the use of land assets of Indonesian Railway Company (PT. KAI) by third party. The purpose use of land assets is to develop potential and to support business activities of PT. KAI. However, the use of land assets also for other activities outside the railway. This is legal research by applying empiric juridical method, with descriptive analysis specifications. The study found that the form of land assets utilization by third party included build operate and transfer (BOT), build transfer and operate (BTO), joint operations, business cooperation, leasing, and lend-use. Land assets utilization carried out by PT. KAI is by leasing and granting building rights title over management rights (HPL). Other reasons for granting land assets utilization are to support business activities and to optimize all existing assets so that PT. KAI gets benefits and income from these lands. This is contrary to the Agrarian Principle Law and not in line with the Directors' Regulations of PT. KAI. The implication of this action can be considered null and void or considered never existed.


Keywords


pemanfaatan aset; tanah aset; pihak ketiga; assets utilization; land assets; third party.

Full Text:

PDF

References


Achmad Hilmani, 2016, Penyelesaian Penanganan Masalah Tanah Aset PT. Kereta Api Indonesia Yang Dikuasai Masyarakat Di Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Alfin Sulaiman, 2011, Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dalam Perspektif Ilmu Hukum, PT. Alumni, Bandung.

Bambang Sunggono, 2013, Metodologi Penelitian Hukum, Cet 5, Rajawali Pers, Jakarta.

Boedi Harsono, 2003, Hukum Agraria di Indonesia Sejarah Pembentukannya Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta.

Dasrin Zen, 2016, Tanah Kereta Api, (Suatu Tinjauan Historis, Hukum Agraria/Pertanahan dan Hukum Pembendaharaan Negara), Bandung.

Imam Sutiknjo, 2000, Politik Hukum Agraria, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2013, Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sinar Grafika, Jakarta.

Kisna Witono Seto, 2009, Pemanfaatan Tanah Milik PT. Kereta Api Indonesia Oleh Masyarakat Desa Baturetno Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri. Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Maria SW Sumardjono, 2016, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta.

Mhd Afandi, 2014, Penataan Tanah Asset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regiona II Sumatera Barat, Unand, Padang.

Noviliana Ratna Kusumawati, 2010, Upaya Penentuan Status Hak Penguasaan dan Penggunaan Tanah PT. Kereta Api oleh Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Demak), Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

P. Joko Subagyo, 2016, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Cet. 5, Rineka Cipta, Jakarta.

Ramli Zein,1995, Hak Penggelolaan dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Rineka Cipta, Jakarta.

Sulasi Rongiyati, 2014, Pemanfaatan Hak Pengelolaan Atas Tanah oleh Pihak Ketiga, Negara Hukum, Vol. 5 No. 1.

Urip Santoso, 2012, Eksistensi Hak Pengelolaan dalam Hukum Tanah Nasional, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 24 No. 2.

Urip Santoso, 2013, Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan oleh Pihak Ketiga, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No. 2.




DOI: https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11438

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.