Reformulasi Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Online

Rahmat Fadli, Mohd. Din, Mujibussalim Mujibussalim

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik melalui media online dan menjelaskan pemenuhan restitusi yang seharusnya diterima korban pencemaran nama baik melalui media online. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum, dikarenakan telah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Rumusan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Infomasi dan Transaksi Elektronik. Sanksi pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ini. Dalam Undang-Undang ini belum diatur sanksi pidana yang berbentuk restitusi, sehingga kurang melindungi korban pencemaran nama baik melalui media online. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ancaman pidana pada Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Infomasi dan Transaksi Elektronik belum memenuhi rasa keadilan dan memberi manfaat kepada korban. Karena pada pasal ini belum mengatur sanksi pidana yang bersifat ganti rugi terhadap korban.

 

Reformulation of  Criminal Sanctions on Defamation Through Online Media

 

This study aims to examine the legal protection of victims of defamation through online media and explain the fulfillment of restitution that should be received by victims. Defamation is an act against the law, because it has attacked someone's honor or reputation. The formulation of criminal defamation through online media is regulated in Article 27 paragraph (3) of the Information and Electronic Transactions Law. The criminal sanctions are regulated in Article 45 paragraph (3). This law has not yet regulated criminal sanctions in the form of restitution, so it does not protect victims of defamation through online media. The research method is a normative juridical by using primary, secondary, and tertiary legal materials. The results found that the criminal threat in Article 45 paragraph (3) of the Law on Information and Electronic Transaction had not fulfilled a sense of justice and benefited for victims. It is because this article does not yet regulate criminal sanctions that are compensation for the victim.


Keywords


reformulasi; nama baik; media online; reformulation; defamation; online media.

Full Text:

PDF

References


Buku-buku

Arief, B. N. (1996). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Arief, B. N. (2007). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Atmasasmita, R. 1992. Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana. Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman.

Kusuma, M. W. (1981). Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi. Alumni, Bandung.

Muladi. (1995). Kapita Selekta Hukum Pidana. Universitas Diponegoro, Semarang.

Sitompul, J. (2012). Cyber Space, Cyber Crimes, Cyber Law, Tinjauan Aspek Hukum Pidana. PT. Tata Nusa, Jakarta.

Sulaiman. (2019). Diskursus Metodologi dalam Penelitian Hukum. Bandar Publishing, Banda Aceh.

Penelitian

Noor, S. (2015). Tinjauan Pencemaran Nama Baik Melalui Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan dengan Kebebasan Berekspresi. Tesis. Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Tanthawi. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Tesis. Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Jurnal

Arief, B. N. (1998). Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 1(1).

Aswari, A., Buana, A. P. & Rezah, F. S. (2018). Harmonisasi Hukum Hak untuk Dilupakan Bagi Koran Digital Terhadap Calon Mahasiswa. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 20 (1).

Candra, S. (2013). Restoratif Justice: Suatu Tinjauan terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Rechtsvinding, 2 (2).

Budiyono. (2016). Media Sosial dan Komunikasi Politik: Media Sosial Sebagai Komunikasi Politik Menjelang Pilkada DKI 2017. Jurnal Komunikasi, 11(1).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.




DOI: https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.11560

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.