Perbandingan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara dan Verwaltungsgerecht sebagai Perlindungan Hukum Rakyat

Dani Habibi

Abstract


Permasalahan hukum yang akan dibahas dalam tulisan ini mengenai gambaran sistem Peradilan Tata Usaha Negara Jerman dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Jerman pada hakikatnya sama dengan sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Sistem tersebut dapat dilihat dari adanya jenjang sistem peradilan mulai dari tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat akhir atau kasasi. Selain itu akan diulas berkaitan dengan proses peradilan, dasar-dasar dilakukannya gugatan yang diajukan terhadap pemerintah serta cara pelaksanaan proses peradilan tata usaha negara di masing-masing negara. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sistem Peradilan Tata Usaha Negara baik di Indonesia maupun di Jerman serta mengetahui perbedaam sistem Peradilan Tata Usaha Negara baik di Indonesia maupun di Jerman serta melakukan suatu pembaruan sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia sebagai bentuk suatu perlindungan hukum kepada rakyat

 

A Comparative Law of Administrative Court and Verwaltungsrecht as a Form of Legal Protection to People

 

Legal issues that will be discussed in this paper regarding the description of the Germany Administrative Court system and the Indonesia Administrative Court system. Generally, There are similarities between the Administrative Court system in Germany and in Indonesia. It can be seen from the level of the justice system starting from the first level, the appeal level and the final level or cassation. In addition, this paper will review the judicial process, the basics of lawsuit against the government and how to implement the state administrative court processes in each country. The research method is normative legal research with legislation and legal comparison approach. The purpose of this research is to find out the Administrative Court System and to know the difference between the Administrative Courts System both in Indonesia and in Germany and also to reform the Administrative Court system in Indonesia as a form of legal protection for people.


Keywords


peradilan tata usaha negara; keputusan tata usaha negara; perlindungan hukum;administrative court; state administration policy; legal protection

Full Text:

PDF

References


Azhary, 1995, Negara Hukum Indonesia, UI Press, Jakarta.

_____, 1993, Negara Hukum Indonesia Suatu Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah, 1993, Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika, Jakarta.

Basuki, Udiyo, 2013, Pedoman Beracara Peradilan Tata Usaha Negara, Suka Press, Yogyakarta.

Francisca Romana Harjiyatni dan Suswoto, 2017, Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 4 Vol. 24.

Hendrik Salmon, 2010, Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan yang Baik, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4.

Jhony Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia Publishing, Malang.

Lubna, 2015, Upaya Paksa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat, Jurnal IUS Vol III. No. 7.

Marten Bunga, 2018, Tinjauan Hukum Terhadap Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah, Gorontalo Law Review. Vol. 1, No. 1.

Paulus Efendi Lotulung, 1986, Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintahan, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

________, 2013, Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan, Salemba Humanika, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction The Indonesian Administration Law), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Prildy Nataniel Boneka, 2014, Tinjauan Hukum Putusan PTUN Dalam Rangka Eksekusi Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, Lex Administratum Vol II. No. 2.

Ridwan, 2002, Beberapa Catatan tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Jurnal Hukum, No. 20, Vol. 9.

Roihan A Rasyid, 2001, Hukum Acara Peradilan Agama, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

SF. Marbun, 1997, Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di lndonesia, Liberty, Yogyakarta.

SF. Marbun, et.al., 2004, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2003, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.

Victor Situmorang dan Soedibyo, 1987, Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara, Bina Aksara, Jakarta.

Willy Riawan Tjandra, 2011, Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

_______, 2011, Dinamika Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara, Mimbar Hukum Edisi Khusus November.

_______, 2013, Perbandingan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara dan Conseil d’etat sebagai Institusi Pengawas Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 3 Vol. 20.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diperbarui kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601).




DOI: https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.12185

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.