Pergeseran Rezim Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Ahmad Mirza Safwandy, Husni Jalil, Moh Nur Rasyid

Abstract


Penelitian ini bertujuan menguraikan pergeseran sistem pemilihan kepala daerah dari rezim pemilihan umum ke rezim Pemerintahan Daerah. Pergeseran ini berdampak kepada peralihan kewenangan penyelesaian sengketa dari Mahkamah Konstitusi ke Mahkamah Agung sebagai konsekuensi Putusan MK Nomor 97/PUU–XI/2013. Putusan MK berimpilikasi kepada sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang berada di rezim pemilihan umum beralih ke rezim pemerintahan daerah, setelah putusan tersebut undang-undang mengamanatkan pembentukan peradilan khusus Pilkada yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan bertumpu pada studi dokumen berupa bahan hukum. Penelitian menyimpulkan bahwa meski tidak lagi menjadi kewenangan MK untuk mengadili perkara Pilkada, MK masih mengadili sengketa Pilkada hingga peradilan khusus Pilkada terbentuk. Peradilan khusus Pilkada selain mengadili sengketa hasil dapat mengadili sengketa proses, terkait sengketa administrasi Pilkada, sengketa Pidana Pilkada termasuk mengadili perihal election fraud dan corrupt campaign practice. Sistem penyelesaian sengketa Pilkada dilakukan melalui satu atap, sehingga tidak terjadi tumpang tindih putusan seperti yang terjadi selama ini.

 

Shifting of Regime on Regional  Election System in Indonesia

 

This study aims to describe the shift of the regional election system from the general election regime to the regional district regime. The shift has an impact on the tranfer of authority to resolve disputes from Constitutional Court to Supreme Court as a consequence of the Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XI/2013. The decision implied to the regional election system (Pilkada) which was in the electoral regime moved to the regional government regime, after the ruling mandated the establishment of a special election court under the authority of the Supreme Court. This research uses a normative juridical approach by analyzing law documents. The research concluded that although adjudicating of regional election disputes was no longer under the jurisdiction of the Constitutional Court, but the Court still adjudicate election disputes until a special court was formed. In addition to adjudicating disputes over results, the Election Special Court can also adjudicate election disputes related to process, administrative, criminal disputes including hearing about election fraud and corrupt campaign practice. Pilkada dispute resolution system is done through one roof, so there is no overlapping of decisions as has happened so far. 


Keywords


rezim pemilu; rezim pilkada; sengketa pilkada; election regime; pilkada regime; pilkada disputes.

Full Text:

PDF

References


Buku-buku

Asshiddiqie, J. (2015). Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan. Jakarta: Sinar Grafika.

Budiman, H. (2015). Pilkada Tidak langsung dan Demokrasi Palsu. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Fadjar, A. M. (2013). Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia. Malang: Setara Press.

Jalil, H. (2008). Hukum Pemerintahan Daerah. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.

Jurdi, F. (2018). Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Kencana: Prenada Media Group.

Kasim, A. (1995). Teori Pembuatan Keputusan. Jakarta: LPFE Universitas Indonesia.

Mawardi, I. (2015). Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada. Yogyakarta: Rangkang Education.

Mainwaring, S. (1990). Presidentialism, Multyparty System, and Democracy: The Difficult Equation. Kellog Institute.

Mushoffa, I. (2016). Konsep Memperdalam Demokrasi Dari Prosedural ke Substantif, Menuju Representasi Politik yang Berkualitas. Malang: Intrans Publishing.

Romadlon, S. G. (2016). Penegak Hukum Progresif Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Calon Perorangan Pilkada. Yogyakarta: Atma Pustaka.

Soekanto, S. (2008). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Supriyanto, D. (2015). Jurnal Pemilu Demokrasi Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014. Jakarta Selatan: Yayasan Perludem.

Tripa, S. (2019). Diskursus Metodologi dalam Penelitian Hukum. Banda Aceh: Bandar Publishing.

Ujan, A. (2007). Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls. Yogyakarta: Kanisius.

Widodo, H. (2015). Hukum Acara Perselishan Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sinar Grafika.

Zaman, R. K. (2016). Pilkada Panjang Pilkada serentak, Jakarta Selatan: Mizan Publika.

Jurnal

Arizona, Y. (2010). Mencari Rumah dalam Pengadilan Pilkada. Majalah Konstitusi, Juni 2010.

Hutapea, B. (2015). Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Jurnal Rechtsvinding, 4 (1), 1-20.

Konstitusi, M. (2014). Pilkada Bukan Rezim Pemilu. Majalah Konstitusi, Juni 2014.

Usman, A. (2015). Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi Menurut Undang-Undang Dasar 1945. Majalah Konstitusi, Agustus 2015.




DOI: https://doi.org/10.24815/kanun.v21i3.12231

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.