Mempertanyakan Legalitas Qanun Aceh: Sesuaikah dengan Sistem Peraturan Perundang-Undangan

Andi Muhammad Asrun, Abdu Rahmat Rosyadi, Yennie K. Milono

Abstract


Penelitian ini ingin menjawab kesesuaian Qanun Aceh dengan sistem peraturan perundang-undangan, dengan mengidentifikasi kedudukan qanun dalam sistem peraturan perundang-undangan, dan kewenangan lembaga dalam hak uji materil terhadap qanun sebagai produk hukum. Penelitian ini bersifat yuridis-formil melalui kajian pustaka terhadap peraturan perundang-undangan untuk mendeskripsikan kesesuaian qanun Aceh dalam sistem peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menemukan bahwa Qanun Aceh ada yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan ada yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam kedudukannya dianggap sama dengan peraturan daerah pada umumnya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Argumentasi yuridis yang menyatakan bahwa qanun sejajar dengan peraturan daerah ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Namun berkenaan dengan hak menguji untuk membatalkan Qanun Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam hanya dapat diuji dan dibatalkan melalui judicial review oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2006.

 

Asking for Aceh Qanun Legality: Compatible With Legislation System

 

This study aims to answer the compatibility between the Aceh Qanun and the system of legislation by identifying the position of qanun in the system and the authority of the institution in the rights to materially verify qanun as a legal product. This study uses a juridical-formal method through a literature review of the laws and regulations to describe the suitability of the Aceh qanun in the statutory system. This study found that the Aceh Qanun relating to the administration of government and relating to the implementation of Islamic law, its position is considered the same as local regulations in general in the perspective of Law No. 12/2011 on the Formation of Legislation. The juridical argument that states that the qanun is in line with this regional regulation is reinforced by the Republic of Indonesia Minister of Home Affairs Regulation No. 53/2011 on the Establishment of Regional Legal Products. However, the right to examine the cancellation of qanun in the implementation of Islamic Shari'a, it can only be examined and canceled through a judicial review by the Supreme Court as stipulated in Article 235 paragraph (4) of Law Number 11/2006.


Keywords


qanun aceh; syariat islam; judicial review; sharia law; judicial review.

Full Text:

PDF

References


Buku-buku

Abbas, S. (2002). Paradigma Baru Hukum di Aceh: Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat. Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh.

Asshiddiqie, J. (2004). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Pusat Studi HTN FH-UI, Jakarta.

Assiddiqie, J. (2007). Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta.

Isa, A. G. (2013). Formalisasi Syariat Islam di Aceh (Pendekatan Adat, Budaya, dan Hukum). PeNa, Banda Aceh.

Martosoewignjo, S. S. (1992). Bunga Rampai Hukum Tata Negara. PT. Alumni, Bandung.

Martosoewignjo, S. S. (1982). Hak Menguji Materiil di Indonesia, PT. Alumni, Bandung.

Rosyadi, A. R. (2006). Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekanto, S. & Mamudji, S. (1990). Penelitian Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers, Jakarta.

Sudirman, A. A.. (2011). Analisis Qanun-Qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia. Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi, Jakarta.

Jurnal

Endri Ismail. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 20(1), 123-147.

Tesis/Disertasi

Rahmadhony, A. (2017). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan. Tesis. Universitas Pakuan, Bogor.

Pidato Ilmiah

Attamimi, A. H. S. (1992). Perbedaan antara Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan. Pidato Dies Natalis PTIK Ke-46, Jakarta.

Attamimi, A. H. S. (1993). Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan). Pidato Purnabhakti sebagai guru besar tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil.




DOI: https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.12632

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.