Perlindungan Konsumen Bagi Pasien Selaku Pemanfaat Pelayanan Medis

Cut Mayang Widya Nuryaasiinta

Abstract


Artikel ini ingin menjawab bentuk perlindungan hukum bagi pasien selaku konsumen pemanfaat pelayanan medis dan tanggung jawab rumah sakit dan dokter selaku pihak pelayanan medis. Dalam pelayanan kesehatan, tidak jarang mengakibatkan malpraktik akibat kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak sesuai dengan standar profesi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Dalam Putusan No.287/PDT.G/BTH/2011/PN.JKT.PST terdapat 5 (lima) hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 butir (a), (c), (d), (e), (g), dan (h). Mengenai tanggung jawab yang diberikan pelaku usaha terhadap konsumen sebesar Rp 1.776.010.000,00 dan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Konsumen hanya mengenal ganti kerugian materiil saja.

 

Consumer Protection for Patients as the Utilization of Medical Services

 

In health services, it often results in malpractice due to negligence by health workers who work not in accordance with professional standards. So that raises the question of how the form of legal protection for patients as consumers of medical services and the responsibilities of hospitals and doctors as medical services. The method used is normative juridical legal research, the approach used is a legal  (statute approach) and a case study approach.  In Decision No.287 / PDT.G / BTH / 2011 / PN.JKT.PST, there are 5 (five) consumer rights which are ignored by business actors according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, namely Article 4 point (a), (c), (d), (e), (g), and (h). Regarding the responsibility given by business actors to consumers in the amount of Rp. 1,776,010,000.00 and in Article 19 paragraph (2) of the Consumer Protection law only recognizes material compensation.


Keywords


konsumen; kesehatan; malpraktik; consumer; health; malpractice

Full Text:

PDF

References


Andri Kurniawan, 2010, Kebijakan dan Isu Kesehatan dalam Konteks Otonomi Daerah, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12 No. 2.

Bambang Heryanto, 2010, Malpraktik Dokter dalam Perspektif Hukum, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 2.

Fred Ameln, 1991, Kapita Selekta Hukum Kedokteran, Grafikatama Jaya, Jakarta.

Imam Jauhari, 2011, Kesehatan dalam Pandangan Hukum Islam, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13 No. 3.

J .Guwandi, 2006, Dugaan Malpraktek Medik dan Draft RPP: Perjanjian Terapeutik Antara Dokter dan Pasien, cet.I, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.

Priharto Adi, 2013, Formulasi Hukum Penanggulangan Malpraktik Kedokteran, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15 No. 2.

M. Nurdin, 2015, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktik Kedokteran, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 10 No. 1.

Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1989, Aspek Hukum Kesehatan (Suatu Kumpulan Catetan), Ind-Hill-Corp, Jakarta.

Subekti, 1995, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet.XXIX, PT Intermesa, Jakarta.

Sudaryatmo, 2001, Seri Panduan Konsumen, Memahami Hak Anda Sebagai Konsumen, Penjelasan Praktis mengenai UU No: 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, PIRAC bekerja sama dengan PEG, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Liberty, Yogyakarta.

Wahyu Wiriadinata, 2014, Dokter, Pasien, dan Malpraktik, Mimbar, Vol. 26 No. 1.

Zainuddin Ali, 2014, Metode Penelitian Hukum, Cet 5, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran.

Tuan Gunawan vs. Badan Layanan Umum Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, No.287/PDT. G/BTH/2011/PN.JKT.PST, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 28 Juni 2011.




DOI: https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.12812

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.