Penegakan Hukum Korupsi Politik

Maria Silvya E. Wangga, R. Bondan Agung Kardono, Aditya Wirawan

Abstract


Korupsi politik memiliki kaitan dengan penyalahgunaan wewenang/kekuasaan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian socio legal, bertujuan untuk mengkaji penegakan korupsi politik, dalam perspektif hukum dan kriminologi. Penegakan korupsi politik dalam perspektif hukum, dapat ditempuh oleh hakim dengan memaksimalkan pidana penjara serta penjatuhan pidana tambahan, berupa pembayaran ganti rugi dan pencabutan hak politik. Upaya tersebut, perlu diperkuat pula dengan pendekatan nilai, yang berkelanjutan dan integral. Dalam perspektif kriminologi, korupsi politik berkaitan dengan teori pertukaran sosial. Pejabat atau penyelenggara negara mempertukarkan nilai-nilai moral, integritas, profesionalisme, jabatan, kekuasaan, maupun pengaruh dengan uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, pengobatan gratis, perjalanan wisata, dan kemudahan fasilitas lainnya secara tidak sah. Bahkan juga mempertinggi persahabatan, kepuasan, dan meningkatkan harga diri atau status sosial dengan kekuasaan yang lebih besar atau dengan penguasa yang lebih tinggi darinya. Oleh karenanya, rumusan pasal memperdagangkan pengaruh, perlu dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

Law Enforcement on Political Corruption

 

Political corruption has to do with abuse of authority / power. This papers uses the socio legal research method, it aims to examine enforcement on political corruption, in a legal and criminological perspective. Enforcement of political corruption in a legal perspective, can be taken by judge by maximizing imprisonment and additional criminal imposition; by payment of compensation and revocation of political rights. These efforts need to be strengthened by a value approach, which is sustainable and integrated. In a criminology perspective, political corruption is related to social exchange theory. State officials or state administrators exchange moral values, integrity, professionalism, position, power and influence with money, goods, discounts, commissions, interest-free loans, free medical treatment, tours and other facilities in an illegal manner. It also enhances friendship, satisfaction and increases self-esteem or social status with greater power or with a higher authority. Therefore, the formulation of the article on trading influence must be included in the revision of the Law on the Eradication of Corruption Crimes.


Keywords


korupsi politik; hukum kriminologi; memperdagangkan pengaruh; political corruption; law and criminology; trading in influence

Full Text:

PDF

References


Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Rajagrafindo persada, Jakarta, 2005.

Bambang Widjojanto, 2017, Kajian Awal Melacak Korupsi Politik di Korporasi, Jurnal Integritas KPK, 03 Nomor 1 Maret

Bambang Widjojanto, 2016, Berkelahi Melawan Korupsi Tunaikan Janji, Wakafkan Diri, Intrans Publishing, Malang

Barda Nawawi Arief, 2015 Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia), Penerbit Pustaka Magister Hukum, Semarang

Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Edwin, H Sutherland and Cressey Donald R, 1960, Principles of Criminology, 6th edition, J.B.Lippincott Company, Chicago

George B, Vold, 1980. Theoretical Criminology, Oxford University, New York

George Ritzer, dan Goodman, Douglas J, 2009, Teori Sosiologi, Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern, Kreasi Wacana, Yogyakarta

Haryono Umar, 2016, Corruption The Devil, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta

Inge Amundsen, 1997, Political Corruption: An Introduction to the Issues, Chr Michelsen Institute, Development Studies and Human Rights, Norwey

ICW, 2017, Catatan Pemantauan Perkara Korupsi Yang Divonis Pengadilan, ICW,Jakarta,, diakses Sept 2018

J.Danang Widoyoko, 2018, Politik, Patronase dan Pengadaan, Jurnal Integritas KPK vol. 4 Nomor.02 Desember

Jeremy Bentham,2016, Teori Perundang-Undangan, Prinsip-Prinsip Legislasi Hukum Perdata dan Hukum Pidana, penerjemah hurhadi, Nuansa, Bandung

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, Laporan Tahunan KPK RI 2016, KPK RI, Jakarta

Maria Silvya E. Wangga, 2018, Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik sebagai Badan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Integritas KPK vol. 4 Nomor.02 Desember

Maria Silvya E. Wangga, 2018, Penegakan Korupsi Politik Suatu Kajian, disampaikan dalam Seminar Nasional dan Call for Papers, Politik Transaksional, Korupsi politik dan Kampanye Hitam pada pemilu 2019 Dalam Tinjauan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 9 Oktober

Maria Silvya E. Wangga, 2011, Memahami Kejahatan Korupsi Dan Pencuciaan Uang Menurut Teori Pertukaran Sosial George Homans, makalah ini disampaikan dalam Diskusi ilmiah terbatas Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dengan tema, Perkembangan Ilmu Kriminologi Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencuciaan Uang, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta 21 Juni

Mulyana W. Kusumah, 1981, Beberapa Masalah Penelitian Dalam Bidang Pengetahuan Kriminologi (Sebuah Gambaran Awal), dalam Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi, Penerbit Alumni, Bandung

Mardjono Reksodiputro, 2009, Sekilas Pintas Perkembangan Kriminologi Sebagai Ilmu, Profesi, Aplikasi, Keahlian Dan Kesarjanaan, dalam Menyelaraskan Pembaharuan Hukum, Komisi Hukum Nasional, Jakarta

Margaret Poloma, 2007, Sosiologi Kontemporer, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Saldi Isra, 2017, Pemilu dan Pemulihan Daulaut Rakyat, Themis Publishing, Jakarta

Sulaiman, 2018, Penelitian Hukum Rasa Pleburan, Bandar Publishing, Banda Aceh.

______, 2015, Paradigma dalam Penelitian Hukum, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20 No. 2 April.

Pratin & Aditya Wirawan, 2017, Analisis Pengadaan Barang Dan Jasa Pembangunan Gedung Negara Di Kementerian Keuangan, Laporan Penelitian pada Politeknik Keuangan Negara STAN, Kementerian Keuangan, Tangerang Selatan, Maret

Ramelan, 2003, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disampaikan pada Pendidikan Calon Hakim Angkatan XVI. Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta

______________,Political Corruption Law and Legal Definition, , diakses 11 Agustus 2018

_____________2017,Konverensi IACC ke-8, , diakses 10 Nopember

W. A. Bonger, 1995, Pengantar kriminologi, PT. Pembangunan, Jakarta

Herlambang P. Wiratraman, 2017,Studi Socio-Legal & Konsekunsi Metodologisnya, Materi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 16 November

Tim Newburn, 2007, Criminology, William Publishing, United Kingdom

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)




DOI: https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.12862

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.