The Study of Implementation Effectiveness in the Various Criminal Law Policies During the Covid-19 Pandemic

Joko Sri Widodo, Kristiawanto Kristiawanto, Tofik Yanuar Chandra

Abstract


There are various pros and cons to the criminal law policies by the Indonesian government in the context of dealing with covid 19. So it is necessary to have a study related to the effectiveness of implementing these various policies. The author's background is to discuss the formulation of the problem in this article: What is the criminal law policy during the covid 19 pandemic? And how is the effectiveness in the implementation of these policies? This article uses a normative juridical research method that examines various positive laws from the applicable laws and regulations, and then it is analyzed in analytical descriptive. The Indonesian government has established various policies to prevent the covid 19 transmission. The guidelines consist of: the formation of various legal regulations related to the covid pandemic; a policy of criminal sanctions for violators of social policies during the covid 19 pandemic; prisoner assimilation policy; electronic trial of criminal cases during the covid 19 pandemic; corruption prevention policies; policies on workplaces in public areas. Regarding the effectiveness of implementing these policies, it can be said that the execution tends to be less optimal because the policies are contrary to one another. So this article provides suggestions to the government and the community should have mutual support for the implementation of criminal law policies during the COVID-19 pandemic can be effective.

Keywords


implementation; policy; criminal law; covid-19.

Full Text:

PDF

References


Journal Article

Adam, S., Supusepa, R., Hattu, J., Taufik. I. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon. SASI, 27 (2): 230-246.

Adisti, N. A., Nashriana, I. N. (2021). Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang. Jurnal Legislasi Indonesia, 18 (2): 222-232.

Afrianti, N., C. Rahmiati. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat terhadap Protokol Kesehatan Covid-19. Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal, 11 (1): 113-124.

Appludnopsanji., H. S. D. (2020). Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana sebagai Upaya Penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika, 4 (2): 131-148.

Arrasid, S. E. (2020). Dualisme Diskursus Penegak Hukum: Antara Membebaskan Narapidana dan Mempercepat Sidang Pidana Melalui Teleconference dalam Masa Pandemi COVID-19. BALAIRUNG: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia, 2 (2): 158-172.

Firdaus, A., Pakpahan, R. H. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19. Majalah Hukum Nasional, 50 (2): 201-219.

Hartantoa, E. T. R. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan bagi Pekerja pada Era New Normal pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, 10 (1): 31-56.

Hattu, J. (2014). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. Jurnal Sasi, 20 (2): 47-52.

Iswantoro, W. (2020). Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat Ma Hadapi Pandemi Covid-19. SELISIK, 6 (1): 56-63.

Julaiddin, H. P. S. (2020). Kebijakan Hukum Di Tengah Penanganan Wabah Corona Virus Disease (Covid-19). Unnes Law Review, 2 (3): 358-371.

Kadafi, M., Firmanto, A. A. (2010). “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia (Pasca Dikeluarkanya PP No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019). Jurnal Hukum Malahayati, 1 (1): 1-21.

Kartono. (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Pidana Denda Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Pandemi Coronavirus Disease (Covid)-19. SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syari, 7 (8): 687-694.

Kennedy, P. S. J., Harya, T. W., Tampubolon, E. Fakhriansyah, M. (2020). Analisis Strategi Lockdown Atau Pembatasan Sosial Dalam Menghambat Penyebaran Covid-19. Journal IMAGE, 9 (1): 48-64.

Kresna, A., Ahyar, J. (2020). Pengaruh Physical Distancing Dan Social Distancing Terhadap Kesehatan Dalam Pendekatan Linguistik. Jurnal Syntax Transformation, 1 (4): 14-19.

Kurniawan, M. B. (2021). Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Atas Kesehatan. JURNAL HAM, 12 (1): 37-56.

Kusuma, E. D., Wahid, A. Isnaeni, D. (2021). Penerapan Sanksi Pelanggar Physical Distancing Dan Penggunaan Masker Berdasarkan Perwali Batu Nomor 78 Tahun 2020. Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 27 (6): 877-889.

Listyaningrum, N., Philona, R. (2021). Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi. Media Bina Ilmiah, 15 (7): 4720-4740.

Marthaningtiyas, S. (2020). Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19. Supremasi Jurnal Hukum, 3 (2): 51-65.

Mona, N. (2020). Konsep Isolasi dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona Di Indonesia)”, Jurnal Sosial Humaniora Terapan, 2(2): 117-125.

Parapat, Y. D., Pakpahan, K., Bukit, S. J., Tarigan, A. J. (2020). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid. Jurnal Esensi Hukum, 2 (2): 23-35.

Putro, B. P. H., Soponyono, E. (2015). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang. Jurnal Law Reform, 11 (2): 157-171.

Rahadian, D., Jaya, N. S. P. (2014). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Politik. Law Reform, 9 (2): 139-152.

Rahmatullah. (2021). Penegakan Hukum Dalam Kasus Korupsi Ditengah Pandemi Covid-19 dan Kaitannya Dengan Ham. Ganesha Civic Education Journal, 3 (1) 19-27.

Retnaningsih, S., Nasution, D. L. S., Velentina, R. A., Manthovani, K. (2020). Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Dipengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeridi Indonesia). Jurnal Hukum & Pembangunan, 50 (1): 124-144.

Ridwan. (2013). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 15 (60): 201-224.

Ristyawati, A. (2020). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. Administrative Law & Governance Journal, 3 (2): 240-249.

Safitri, D., Waluyo, B. (2021). Optimalisasi Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19”. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 8 (2): 279-287.

Santa, I. E. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyebaran Berita Hoaks Covid-19 Di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Juristic, 2 (1): 88-98.

Setyawati, N. (2020). Implementasi Sanksi Pidana Bagi Masyarakat Yang Beraktivitas Di Luar Rumah Saat Terjadinya Pandemi Covid-19. Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, 8 (2): 135-140.

Soleh, M. F. (2020). Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen. Undang: Jurnal Hukum. 3 (1): 1-31.

Suherman, H. (2020). Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Era Pandemic Global. AKTUALITA, 3 (1): 657 – 672.

Sukur, M., Kurniadi, H. B., Haris, R. F. N. (2020). Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan. Journal Inicio Legis, 1 (1): 1-17.

Sulhin, I. (2020). Covid-19, Pemenjaraan Berlebihan, Dan Potensi Katastrofe Kemanusiaan. Jurnal Hukum & Pembangunan 50, no. 2: 400-422.

Supriyadi. (2020). Kebijakan Penanganan Covid-19 Dari Perspektif Hukum Profetik. Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Edisi Khusus: 91-109.

Tantaru, F., Toule, E. R. M., Ubwarin., E (2021). Kajian Sosio-Yuridis Pembebasan Bersyarat dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan. SANISA Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, 1 (1): 34-41.

Valerisha, A., Putra, M. A. (2020). Pandemi Global COVID-19 dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-digital?. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, edisi khusus: 1-7.

Yuliana, Y. (2020). "Coronavirus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur", Wellness and Healthy Magazine, 2 (1): 187-192.

Yunus, N. R. (2020). Kebijakan Covid-19, Bebaskan Narapidana dan Pidanakan Pelanggar PSBB. ‘Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, 4 (1): 1-6.

Internet Resources

BPK RI. (2021). “Jumlah Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid–19 di DKI Melonjak, Efek Anies Hapus Denda Progresif”. https://jakarta.bpk.go.id/jumlah-pelanggaran-protokol-kesehatan-covid-19-di-dki-melonjak-efek-anies-hapus-denda-progresif/. 22 July 2021.

CNN Indonesia. (2020) "16 Pelanggar PSBB di Pekanbaru Divonis Penjara dan Denda". https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200430082236-12-498701/16-pelanggar-psbb-di-pekanbaru-divonis-penjara-dan-denda, 22 July 2021.

COVID-19. (2021)“Data Sebaran”. https://covid19.go.id/. 21 Juli 2021.

Halim, Devina. (2021). "Kasus Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19 yang Berujung pada Wacana Hukuman Mati", https://nasional.kompas.com/read/2021/03/03/12515101/kasus-korupsi-di-tengah-pandemi-covid-19-yang-berujung-pada-wacana-hukuman?page=all, 24 July 2021.

Hanggara, Aditya Gagat. (2020). https://smartcity.jakarta.go.id/blog/627/mengulik-data-pelanggaran-psbb-selama-2020. 24 July 2021.

Hardiman, Ikhwan. (2021). “Warga Pilih Dipenjara Daripada Bayar Denda, Pembangkangan atau Salah Sistem?”. https://asumsi.co/post/warga-pilih-dipenjara-daripada-bayar-denda-pembangkangan-atau-salah-sistem. 24 July 2021.

Pasaribu, Wilmar. (2020). “Korupsi Diduga Meningkat Saat Pandemi Covid-19”. https://www.suarakarya.id/detail/122021/Korupsi-Diduga-Meningkat-Saat-Pandemi-Covid-19. 24 July 2021.

Ridwan, M Fauzi. (2020). “Pelanggar tak Pakai Masker di Bandung Capai 251 Kasus”. https://www.republika..co.id/berita/qfjk54396/pelanggar-tak-pakai-masker-di-bandung-capai-251-kasus. 24 July 2021.

Setiabudi, Candra. (2021). “Saya Memilih Kurungan Penjara 3 Hari Pak, Sudah Yakin, Saya Tak Ada Uang untuk Bayar Denda”. https://regional.kompas.com/read/2021/07/13/215613778/saya-memilih-kurungan-penjara-3-hari-pak-sudah-yakin-saya-tak-ada-uang?page=al. 24 July 2021.

Sucahyo, Nurhadi. (2020). “Pandemi, Kasus Bansos dan Ironi Pemberantasan Korupsi”. https://www.voaindonesia.com/a/pandemi-kasus-bansos-dan-ironi-pemberantasan-korupsi/5694522.html. 24 July 2021.




DOI: https://doi.org/10.24815/kanun.v23i3.21912

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.