Landasan Hukum Koordinasi dan Kerjasama TNI-Polri dalam Penanganan Konflik Sosial

Muhammad Hanafiah, M. Gaussyah, Saleh Sjafei

Abstract


ABSTRAK. Pertimbangan hukum memorandum of understanding terkait negara menyerahkan kewenangan penanganan konflik sosial pada TNI-Polri, didasarkan pada Undang-Undang No. 2/2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), Undang-Undang No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Undang-undang tersebut belum ada peraturan pelaksana. Agar ketentuan undang-undang tersebut efektif dalam tugas pembantuan TNI-Polri, maka TNI-Polri membuat kesepakatan dimana aturan pelaksananya tertuang dalam nota kesepahaman antara TNI dan Polri dalam menangani konflik sosial. Pertimbangan dalam membuat MoU tersebut adalah untuk mewujudkan sinergitas TNI-Polri dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga dengan adanya MoU tersebut sebagai pedoman untuk melaksanakan kerjasama memelihara keamanan dan ketertiban masayarakat. Selain itu dalam MoU tersebut sesuai dengan tujuan dan sasaranya untuk mengatur bagaimana mekanisme tugas perbantuannya, dukungan logistik, serta komando dalam pelaksanaannya.

 

The Legal Basis for Coordination and Cooperation of The TNI-Polri in the Resolution of Social Conflict

 

ABSTRACT. The research shows that the MoU consideration in regard with the state providing the power in tackling the social conflict to the Indonesian Military-Police, it is based on the Act Number 2, 2002 on the Indonesian Police, the Act Number 34, 2004 concerning the Indonesian Military, the Act Number 7, 2012 on Social Conflict Tackling that both acts have no clear implementing rules, in making the rules effective in the cooperation hence they make MoU as an agreement between Military and Police in tackling social conflict. The consideration in making the MoU is to create the synergy between the Military and Police in keeping security and peace hence by the MoU it becomes the guidance in conducting cooperation of keeping security and peace in society. Apart from that, the MoU has been in accordance with its aim and target.


Keywords


kerjasama tni-polri; konflik sosial; cooperation military and police; social conflict.

Full Text:

PDF

References


Hanif Nurcholis, 2005, Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Hugh Miall et.al., 2000, Resolusi Damai Konflik Kontempalorer, terjemahan Tri Budhi Satrio, Raja Grafindo HALersada, Jakarta.

HB. Amiruddin Maula, 2001, Menjaga Kepentingan Nasional Melalui Pelaksanaan Otonomi Daerah Guna Mencegah Terjadinya Disintegrasi Bangsa, Lemhannas, Jakarta.

http://nahdliyahh.blogspot.com/2014/10/kedudukan-tni-dan-Polri-sebelum.html, diakses Tanggal 23 Januari 2016.

Kartono Kartini, 1982, Pemimpin dan Kepemimpinan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Said Zainal Abidin, 2006, Kebijakan Publik, cetakan ketiga, Suara Bebas, Jakarta.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.