Rekonstruksi Hukum Minyak dan Gas Bumi yang Berkeadilan di Indonesia

Sulaiman Sulaiman

Abstract


ABSTRAK. Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjadi babak baru dalam pengaturan minyak dan gas di Indonesia. UU ini ingin menegaskan bahwa pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Artikel ini menemukan bahwa dalam UU sudah ditegaskan mengenai tujuan pengelolaan gas bumi dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Namun demikian, pengelolaan gas harus dilakukan secara hati-hati dan seyogianya terbebas dari skema liberalisasi yang berpotensi membawa ketidakadilan sosial dan kegagalan pencapaian kesejahteraan rakyat. Putusan MK yang telah menganulir pasal-pasal dalam UU tersebut, maka rekonstruksi hukum sangat penting dilakukan, dengan menjamin keberadaan hukum yang menciptakan kebahagiaan bagi rakyat.

 

Reconstruction of Oil and Gas Law That Just in Indonesia

 

ABSTRACT. Inception of Law Number 22 of 2001 on Oil and Gas to become a new chapter in the regulation of oil and gas in Indonesia. This law would like to emphasize that national development should be directed to the implementation of public welfare by reforming all areas of national life. This article found that the Act has been emphasized on management objectives of natural gas in order to increase state revenues, create jobs, improve the welfare and prosperity of the people fair and equitable, and still preserve the environment. However, management of gas must be done carefully and should be free from liberalization scheme that could potentially bring social injustice and failure to achieve the welfare of the people. Constitutional Court decision which had been annulled clauses in the law, then the law is essential reconstruction, to ensure the existence of laws that create happiness for the people

Keywords


rekonstruksi hukum; minyah dan gas; reconstruction of law; oil and gas

Full Text:

PDF

References


Ahmad Muliadi, 2013, Politik Hukum, Cetakan Ke-1, Akademia Permata, Padang.

Antonis Aris Sujatmiko, dalam “Bisa rugikan negara, kaji ulang skema open access gas”, http://www.kabarbisnis.com/read/2843110.

Arief Hidayat, 2011, “Negara Hukum Pancasila, Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum”, Makalah Semiloka Pancasila dan Konstitusi Tahun 2011, Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Astim Riyanto, 2010, Negara Kesatuan: Konsep, Asas, dan Aktualisasinya, Yapemdo, Bandung.

Deenderlianto, “Open Access dan Unbundling Terbukti Menaikan Harga Gas”, sebagaimana dimuat dalam http://www.investor.co.id/energy/open-access-dan-unbundling-terbukti-menaikan-harga-gas/78996.

Kartono, 2011, “Politik Hukum Judicial Review di Indonesia”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 1, Edisi Khusus, Februari.

Miriam Budiardjo, 2004, Dasar-dasar Ilmu Politik Hukum, Gramedia, Jakarta.

Moh. Koesnoe, 1997, Nilai Dasar Tata Hukum Nasional, UII Press, Yogyakarta.

Moh. Mahfud MD, 2010, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Rajawali Press, Jakarta.

Moh Mahfud MD, 2012a, Politik Hukum di Indonesia, Cet. Ke-5, Rajawali Press, Jakarta

Moh Mahfud MD 2012b, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Cetakan Ke-3, Rajawali Press, Jakarta

Mohammad Hidayat, dalam “Pemerintah Pastikan Jalankan Open Access Pipa Gas”

http://www.investor.co.id/energy/pemerintah-pastikan-jalankan-open-access-pipa-gas/74880.

Muhammad Anis, dalam “Open Access dan Unbundling Bentuk Liberalisasi Bisnis Gas”, https://id.berita.yahoo.com/rektor-ui-open-access-dan-unbundling-bentuk-liberalisasi-113343947--finance.html.

Satjipto Rahardjo, 2006, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta Press, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2009, Membangun dan Merombak Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta.

Soetandyo Wignjosoebroto, “Pembaruan Hukum Masyarakat Indonesia Baru”, dalam Donny Donardono dkk, 2007, Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia, HuMa, Jakarta.

Sondang P. Siagian, 2005, Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

Syamsuddin Haris, “Nasionalisme Indonesia dan Keberagaman Budaya dalam Perspektif Politik”, dalam Thung Ju Lan dan M. Azzam Manan (ed.), 2011, Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia: Sebuah Tantangan, Penerbit LIPI Press, Jakarta.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.