Implementasi Penerapan Ganti Kerugian terhadap Korban Penganiayaan di Banda Aceh

Danil Rahmatsyah, Mohd. Din, M. Gaussyah

Abstract


ABSTRAK. Pasal 98 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP berbunyi Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Pada pasal tersebut mengatur tentang ganti kerugian terhadap korban tindak pidana, namun dalam penerapan pasal tersebut tidak optimal di mana beberapa putusan tidak memuat ganti kerugian terhadap korban tindak pidana.Tujuan penelitian untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan penerapan ganti kerugian terhadap korban tindak pidana penganiyaan, dan untuk mengetahui dan menjelaskan kendala dan hambatan penerapan ganti kerugian.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan mengunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan penerapan Pasal 98 KUHAP terkait ganti kerugian belum diterapkan secara optimal oleh para korban penganiyaan dengan alasan tidak mengetahui adanya hak untuk menuntut ganti kerugian atas penganiayaan yang dialaminya, korban menghendaki agar kasus yang dialami cepat selesai dan tidak berlarutlarut, dan sebagian korban kejahatan merasa jika melakukan tuntutan ganti rugi justru akan memperpanjang persidangan dan semakin berlarut penyelesainnya.

 

Implementation of the Application of Compensation for Victims of Abuse in Banda Aceh

 

ABSTRACT. Article 98 Act No. 8 Year 1981 about the Code of Criminal Procedure reads If an act that became the basis of the charges in an examination of the criminal case by the district court cause harm to another person, then the chief judge of the trial at the request of that person can assign to combine the lawsuits for damages to the criminal case that. In that article governing the compensation of victims of crime, but in the application of the article is not optimal in which some of the decisions do not contain indemnification of the victims of crime. Research purposes to identify, analyze and explain the implementation of compensation for victims of criminal acts of maltreatment, and to identify and explain the constraints and barriers to the implementation of the locker compensation. Metode of research is the study of law by using empirical juridical methods. The results showed the application of Article 98 of the Criminal Procedure Code related damages have not been implemented optimally by victims of persecution by reason of not knowing their right to sue for compensation on persecution they experienced, the victim wants the case with fast finish and not for a prolonged period, and some victims of crime feel if making a claim for compensation will only prolong the trial and the more protracted its solution.

Keywords


ganti kerugian; korban penganiayaan; compensation; victims of persecution

Full Text:

PDF

References


Adami Chazawi, 2002, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Raja Grafindo. Persada, Jakarta.

Adami Chazawi, 2005, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta.

Arif Gosita, 2002, Masalah Korban Kejahatan, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2001, Metodologi Pengetahuan Hukum Cetakan III, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2001, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Chaerudin & Syarif Fadilah, 2004, Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam, Ghalia Press.

Didik M. Arif Mansur, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Rajawali Press.

Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2006, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita), Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Djoko Prakoso, 1988, Hukum Panitensir di Indonesia, Armico, Bandung.

Evi Hartanti, 2007, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.

Hendrojono, 2005, Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

JE. Sahetapy, 1995, Bungai Rampai Viktimisasi, Eresco, Bandung.

Leden Marpaung, 1997, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya, Raja Garindo, Jakarta.

Leden Marpaung, 2005, Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2007, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muladi & Barda Nawawi Arief, 2007, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

Muladi, 2005, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.

Muladi, 1997, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Muladi, 2008, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung.

Rena Yulia, 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Roeslan Saleh, 1984, Segi Lain Hukum Pidana, Jakarta.

Romli Atmasasmita, tt, Masalah Santunan Korban Kejahatan, BPHN, Jakarta.

Theo Huijbers, 1982, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Jakarta.

Wiyono. R, 2013, Pengadilan HAM di Indonesia, Kencana, Jakarta.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.