Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Aspek Pidana Dibidang Kenotariatan

Dahlan Dahlan

Abstract


ABSTRAK. Majelis pengawas tetap eksis dalam melakukan pengawasan terhadap notaris karena masih banyak kewenangan lain dibidang pengawasan yang diberikan oleh UUJN. Kewenangan majelis pengawas yang dilimpahkan kepada majelis kehormatan hanya terkait dengan memberi persetujuan atau tidak terhadap notaris dalam proses pidana. Kehadiran lembaga majelis kehormatan notaris adalah sebagai wujud dari perlindungan hukum terhadap jabatan notaris dan perlindungan hukum terhadap masyarakat. kehadiran lembaga majelis kehormatan notaris dapat membantu penyidik dalam menemukan ada tidaknya unsur pidana terkait dengan minuta akta dan protokol notaris.

 

The Authority of Honour Board of Notary in Regard with Criminal in the Field of Notary

 

ABSTRACT. Honor supervisory avails in terms of controlling notary as there are many other authorities in the field of supervision given by Notary Act. The authority delegated to the supervisory council chamber is associated with the honor only to give consent or not to the notary in criminal proceedings. The presence of a notary public assemblies honor is as a form of legal protection of the office of notary and legal protection of public. The presence of a notary honor assemblies can assist investigators in determining whether there is a criminal element associated with minuta notary deed and its protocol.

Keywords


kewenangan; majelis kehormatan; notaris; authority;honor board; notary.

Full Text:

PDF

References


Badar Baraba, Peraturan Jabatan Notaris Indonesia, Fakultas Hukum, Program Studi Kenotariatan, Unpad, Bandung.

Habib Adjie, 2009, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.

Dahlan, Kesaksian Notaris di Hadapan Penyidik Terkait dengan Adanya Dugaan Tindak Pidana, Tesis, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2015.

Kunarto. 1997, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta.

Paulus Effendi Lotulung, 2000, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya, Majalah triwulan.

Sarwata, 2000, Notaris Harus Mandiri, Majalah Triwulan.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.