Pendidikan untuk Semua dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh

Irfan Iryadi

Abstract


ABSTRAK. Permasalahan terkait dengan kebijakan pemerintah Aceh khususnya bidang pendidikan menjadi layak untuk ditelaah. Merujuk pada tingkat pendidikan mempunyai kolerasi erat dengan kemiskinan. Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh sebagai penyangga dan landasan penting bagi eksistensi Aceh perlu aplikasikan substansinya. Namun jika teks UU hanya menjadi bahan bacaan dan terapan bagi sebagian golongan, tentunya sebagian golongan lainnya akan bereaksi akibat adanya diskriminasi. Sehingga dalam tulisan ini, education for the all harus dijadikan sebagai bahan refleksi dalam menindaklanjuti berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat Aceh.

 

Education for All in the Law on Government of Aceh

 

ABSTRACT. Problems associated with the Aceh government policies, especially in education become eligible for review. Referring to the education level has a close correlation with poverty. the Law on Government of Aceh as a buffer and an important foundation for the existence of Aceh need to apply the substance. But if the text of the Act only reading material and applied to some groups, of course, most of the other groups would react as a result of discrimination. Thus, in this paper, the education for all should be used as a material reflection of following up the various problems that occur in Acehnese society.


Keywords


pendidikan untuk semua; education for all; aceh.

Full Text:

PDF PDF

References


Abd. Majid, M. S. 2014, “Analisis Tingkat Pendidikan dan Kemiskinan di Aceh”, Jurnal Pencerahan, Vol. 8, No. 1.

Hasjim M. K., dkk. 1977, Peribahasa Aceh, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Aceh, Banda Aceh.

JR. Ravertz, 2014, Filsafat Ilmu: Sejarah dan Ruang Lingkup Bahasan, Penerjemah Saut Pasaribu, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

R. Bachri, et.al. tt, Dialektika Antara Jasa Pendidikan Sebagai Komoditi Perdagangan Dengan Sistem Pendidikan Nasional Dalam Konteks Keindonesiaan, Dialektika Antara Normativitas dan Kontekstualitas Penerapan Hukum Nasional.

Rukmini M. & Mihradi, R. M. 2006, Pemenuhan HAM Pendidikan dan Kesehatan di Daerah, (Pusat Telaah dan Informasi Regional dan European Initiative Democracy and Human Right (EIDHR) Uni Eropa.

Sauri S, 2009, Membangun Profesionalisme Guru Berbasis Nilai Bahasa Santun Bagi Pembinaan Keperibadian Bangsa Yang Bijak, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Universitas Pendidikan Indonesia.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.