Dinamika Pembentukan Regulasi Turunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh

M. Jafar

Abstract


ABSTRAK. Status Aceh sebagai daerah istimewa dan daerah khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri memiliki implikasi pada kewenangan yang dimilikinya. Aceh memiliki kewenangan yang melebihi dan berbeda dengan kewenangan yang dimiliki provinsi lain di Indonesia. Artikel ini ingin membahas dinamika pembentukan regulasi turunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang memberi kewenangan besar terhadap Aceh. Dari pembahasan dapat diketahui sejumlah hambatan, yakni undang-undang yang tidak diterapkan, ada pembatalan sejumlah pasal oleh Mahkamah Konstitusi, dan ketentuan sektoral yang mengenyampingkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

 

Dynamics of Formation of Derivatives Regulation the Law on Government of Aceh

 

ABSTRACT. Aceh status as a special area and special areas set out in separate legislation has implications on its authority. Aceh has authority over and the authority is different from other provinces in Indonesia. This article wants to discuss the dynamics of the formation of derivatives regulation Law on Governing Aceh which gives great authority to Aceh. From the discussion can be seen a number of obstacles, the laws are not implemented, there is a cancellation of a number of articles by the Constitutional Court, and the provision of sectoral disregard the Law on Government of Aceh.


Keywords


pembentukan regulasi; turunan undang-undang pemerintahan aceh; the establishment of regulatory; the Law on Government of Aceh.

Full Text:

PDF

References


M. Jafar, “Regulasi Turunan UU Pemerintahan Aceh”, dalam Sulaiman (Ed.), 2016, Bukan Undang-Undang Biasa, 10 Tahun Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Bandar, Banda Aceh.

M. Jafar, 2016, “Memetakan Turunan UU Pemerintahan Aceh”, Makalah Seminar 10 Tahun UU Pemerintahan Aceh, FH Unsyiah, 15 Agustus 2016.

Mawardi Ismail dkk, 2013, Sejarah Undang-Undang Pemerintahan Aceh, FH Unsyiah, Banda Aceh.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.