Politik Hukum Penetapan Baku Mutu Lingkungan sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup

Ade Arif Firmansyah, Malicia Evendia

Abstract


The standard of environmental quality is one of the instruments in preventing environmental pollution beside KLHS, special plan, environemtal analysis, UKL-UPL, permission, etc. the standard comprises of the standards of water, water waste, sea water, air ambien, emission, and nuisance. Politics of law in determination of the standards as a preventive  instrument of the pollution is based on Article 28H verse (1) of the Indonesian Constitution 1945 states that healthy and good environment is a human rights that should be guaranteed, Article 33 of the Act also provides that national economy must be based on economic democracy by environmentally principle. The determination is one of the legal responsive forms raised from democracy politics configuration to answer the need of people for the healthy and good environment. The determination in the statutes as legal subtances must be followed by structural development and legal culture hence the environment quality for sustainable life exists.

 

Politics of Law in The Environmental Quality Standard Determination as An Instrument in Environmental Polution Prevention

Keywords


politics of law; environmental quality standard.

Full Text:

PDF

References


Andi Hamsah Sudirman, 2007, Perlindungan Hukum Terhadap Kars Maros-Pangkep dalam Rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup pada Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Makassar, Program Pascasarjana UNHAS, Makassar.

Bernard L. Tanya, 2011, Hukum Dalam Ruang Sosial, Genta Publishing, Yogyakarta.

C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung.

Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, 2013, Dasar-Dasar Politik Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2009, Green Constitution (Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), Rajagrafindo Persada, Jakarta.

J.J.H. Bruggink, 1999, Refleksi tentang Hukum, terjemahan oleh B. Arief Sidartha, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Lili Rasjidi dan Arief Sidharta, 1994, Filsafat Hukum: Mazhab dan Refleksinya, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Moh. Mahfud MD, 2012, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

______, 2012, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.

Muhammad Akib, 2011, Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik Ekologis, Unila Press, Bandar Lampung.

______, 2012, Politik Hukum Lingkungan. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Padmo Wahjono, 1986, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum. Kencana Penada, Jakarta.

Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2008, Hukum Responsif (terjemahan Law and Society in Transition: Toward Responsive Law, oleh Raisul Muttaqien), Nusamedia, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum dan Perlilaku (Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik), Kompas, Jakarta.

______, 1991, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soemarno, 2007, Baku Mutu Lingkungan dan Standardisasi Lingkungan, Makalah.

Sudarmaji, 2008, Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan Hidup dan Otonomi Daerah, Makalah, UGM.

Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

Victor Nalle, 2010, Menggagas Hukum Berbasis Rasionalitas Komunikatif, UB Press, Malang.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 50 tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.