Pembaharuan Substansi Hukum Pengadaan Tanah yang Berkeadilan

Ade Arif Firmansyah

Abstract


Land is one of the important natural resources for humanbeing sustainability. Relation both of them is not only a place for life, but also it is providing resources for life. Thus, the government policy on land for development must be managed wisely today and for future. The policy includes also life provision for development. One of the government actions, the provision of it must be fair. It based on the principle that it must be protected by law, right to property or right of having it guaranteed by the constitution. Both for the owner and people in real cultivate the land without having certain rights given by the constitution will be protected.

 

The Reform of Legal Substances of Fair Land Provision


Full Text:

PDF

References


Barda Nawawi Arief, 2012, Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia), Pustaka Magister, Semarang.

Bernard Arief Sidharta, 1994, “Teori Murni Tentang Hukum”. Dalam Lili Rasjidi dan Arief Sidharta. Filsafat Hukum: Mazhab dan Refleksinya. Bandung. Remaja Rosdakarya.

DPR-RI. Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Jakarta. 2010.

Erman Rajagukguk, 2011, Butir-Butir Hukum Ekonomi, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi. Jakarta.

Iskatrinah, 2004, Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. Litbang Pertahanan Indonesia. Balitbang DepHan.

Philipus M. Hadjon, et all., 1994, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gajah Mada University Press.

Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. PT Bina Ilmu. Surabaya.

______, 1994, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih. disampaikan pada pidato pengukuhan Guru besar di UNAIR 10 Oktober.

Richard Posner. Economics analysis of law, Boston Toronto. London Litle, Brown and Company.

Winahyu. Peranan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan (Bestuurhandeling) Suatu Kajian Dalam Kebijakan Pembangunan Hukum. Jurnal Jurisprudence. Vol. 1 No. 2. 2004.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda Benda Yang Ada Di Atasnya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.