Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat

Ridwan Ridwan

Abstract


Corruption is a crime having an exstraordinary effect. The highest number of the cases is the  the worst threat for people welfare as the financial loss of state meaning that the welfare will be difficult to be achieved. Thus, it is necessary to get people participation in preventing the crime. Despite the fact that the effort would not be successful to eradicate corruption in Indonesia as it is deemed as white collar crime. However, it is important to done because it is kind of social control. The higher participation of the people, the lesser the crime will be. Such effort is a part of government responsibilitu, concretely by realizing the Government Regulation Number 71, 2000 regarding the Code of Conduct of People Participation in Running Governance by rewarding them who enforce the crime.

 

The Efforts of Corruption Prvention Through Community Participation


Keywords


corruption; community participation

Full Text:

PDF

References


Adnan Buyung Nasution, 2004, Pergulatan Tanpa Henti, Pahit Getir Merintis Demokrasi, Aksara Karunia, Jakarta.

Ahmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indinesia, Bogor.

Amidhan, 2006, Catatan Akhir Tahun 2006 Tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komnas HAM, Jakarta.

Andi Hamzah, 2005, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Sinar Grafika, Jakarta.

Asep Rahmat Fajar, 2008, “Pembaharuan Kejaksaan: Keharusan di Tengah Berbagai Permasalahan”, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang “strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia di Undip Semarang, tanggal 29 Nopember.

Azhar, 2009, “Peranan Biro Anti Korupsi dalam Mencegah Terjadinya Korupsi di Brunei Darusalam”, Jurnal Litigasi Vol. 10.

Barda Nawawi Arief, 2008, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan,Jakarta, Kencana.

D. Schaffmeister et.all,1995, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta.

Evi Hartanti, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.

Hans-Otto Sano, et.al., 2003, Hak Asasi Manusia dan Good Governance, DepKumHam, Jakarta.

Harkristuti Harkrisnowo, 2002, “Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia”, Jurnal Dictum LeIP Edisi I.

Hendarman Supandji, 2009, "Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan”, Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum di Undip Semarang, tanggal 27 Februari.

Indriyanto Seno Adji, 2006, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, Diadit Media, Jakarta.

Kamri Ahmad, 2005 “Membangun Visi Baru Pemberantasan Korupsi dengan Progresif”, Jurnal Progresif, Vol. 1, No. 2.

Komariah Emong Sapardjaja, 2003 Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia, Alumni, Bandung.

Muhtar Lubis & C. Scott, James.1995, Bunga Rampai Korupsi, LP3ES, Jakarta.

R. Diyatmiko Soemodihardjo, 2008, Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Ridwan, 2009, ”Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Melalui Pendekatan Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Serang” Majalah Dinamika, Vol. 34, No. 4.

Robert Klitgaard, dkk, 2005, Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung.

_____, 2003, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis, Kencana, Jakarta.

_____, 2005, Teori dan Kapita Slekta Kriminologi, Refika Aditama, Bandung.

Ronny Rahman Nitibaskara, 2005, Tegakkan Hukum Gunakan Hukum, Kompas, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2004, Ilmu Hukum, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

_____, 2006, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2009, Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia, Genta Publishing, Yogyakarta.

_____, 2009, Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta.

Soeharto, 2007, Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

Sudarto, 1977, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

Sutiksno, 2002, Filsafat Hukum (bagian 1), Pradnya Paramita, Jakarta.

_____, 2003, Filsafat Hukum (bagian 2), Pradnya Paramita, Jakarta.

Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2003. Kriminologi, RadjaGrafindo Persada, Jakarta.

Yudi Kristiana, 2008, “Pendekatan Kritis Terhadap RealitasKinerja Kejaksaan”, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang “strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia di Undip Semarang, tanggal 29 Nopember.

Undang-undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.