Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

Ilyas Ismail, Abdurrahman Abdurrahman, Sufyan Sufyan

Abstract


ABSTRAK. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi, menjelaskan dan menganalisis ketentuan perundang-undangan yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tanah. Untuk mendapatkan data bagi kepentingan penulisan ini dilakukan penelitian kepustakaan, dengan cara menelaah ketentuan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan yang secara khusus menentukan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang penyelesaian sengketa tanah  terdapat dalam Keppres Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Dibidang Pertanahan dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut pemerintah daerah berwenang; (a) penyelesaian sengketa tanah garapan; (b) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; (c) penyelesaian masalah tanah ulayat; dan (d)  penyelesaian masalah tanah kosong.

 

The Authority of Legal Government in Solving Land Dispute

 

ABSTRACT. This research aims to identify, explain and analyse the rules regulating the authority of local government in settling land dispute. In order obtain data library research is conducted by exploring relevant rules and literatures. The research shows that the special rule regulating the authority of local government in settling land dispute ruled in the Presidential Decree Number 34, 2003 on National Policy on Land and the Act Number 23, 2014 on Local Government. Based on these, the local government is eligible to: (a) settling the cultivating land, (b) reparation and remedy for land used for the development, (c) customary land dispute, and (d) unoccupted land.


Keywords


kewenangan; pemerintah daerah; penyelesaian sengketa; tanah; authority; local government; settlement; land

Full Text:

PDF

References


Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, 2008, Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan, Rajawali Press, Jakarta.

Bagir Manan, 1994, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Undang-undang Dasar 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Boedi Harsono, 2003, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta.

Husni Jalil, 2006, Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Negara Kesatuan RI Berdasarkan UUD 1945, CV. Utomo, Bandung.

Ilyas Ismail, dkk., “Desentralisasi Kewenangan Bidang Pertanahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006”, Jurnal Media Hukum, Vol. 17 No. 1, Juni 2010, hlm 45-72.

Irawan Soerodjo, 2003, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arkola, Surabaya.

Joeniarto, 1982, Perkembangan Pemerintahan Lokal, Alumni, Bandung.

Muhammad Yamin dan Abd. Rahim Lubis, 2004, Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria, Pustaka Bangsa Press, Medan.

Usep Setiawan, “Menemukan Pintu Masuk Untuk Keluar”, Jurnal Analisis Sosial, Vol. 9 No. 1 April 2004.

Yando Zakaria R dan Noer Fauzi, 2001, “Pembaruan Desa dan Agraria dalam Konteks Otonomi Daerah”, Jurnal Analisis Sosial, Sumber Daya Agraria, Vol. 6, No. 2 Juli 2001.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.