Kontrak Baku Franchise Ditinjau dari Ketentuan Unidroit dan KUH Perdata

Susiana Susiana

Abstract


ABSTRAK: Kontrak baku merupakan kontrak yang telah dipersiapkan oleh salah satu pihak, dimana pihak lain tidak memiliki andil dalam merumuskan isi kontrak. Kontak franchise sebagai salah satu jenis kontrak yang berkembang dalam praktek kontrak bisnis internasional dewasa ini, umumnya telah dibuat dalam bentuk baku. Dalam perdagangan internasional, khusus mengenai kontrak bisnis internasional berlaku ketentuan yang diatur dalam Unidroit. Di Indonesia, pembuatan kontrak diatur dalam KUH Perdata. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan prinsip-prinsip kontrak dalam Unidroit dan KUH Perdata serta melakukan analisis apakah kontrak franchise yang dibuat dalam bentuk kontrak baku tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kontrak yang diatur dalam Unidroit dan KUHPerdata. Dari hasil kajian kepustakaan dapat dijelaskan bahwa prinsip-prinsip kontrak yang diatur dalam Unidroit Principle (UP) antara lain: prinsip kebebasan berkontrak, itikad baik dan transaksi jujur, Prinsip kesepakatan melalui penawaran dan penerimaan, Prinsip perlindungan pihak lemah dari syarat-syarat baku, Prinsip contra proferentem dalam penafsiran kontrak baku.  Franchise Standardized Contract Viewed from the Rules of Unidroit and the Civil Code ABSTRACT: Standard contract is a contract which has been prepared by one of the parties, in which the other party has not participated in making the contract. Contract francise as one the the types of contracts that developed in the practice of today’s international business contracts, generally have been made in raw form. In international trade, especially regarding international business contracts applicable provisions laid down in Unidroit. In Indonesia, the manufacturing contract stipulated in the Civil Code. The result show that the contract principles set out in Unidroit Principle (UP), among other: the principle of freedom of contract, good faith and transaction honest (fair dealing). Principles of the agreement through the offer and reception (acceptance), principle of the protection of the weak from the terms of the raw, contra profereniem principle in the interpretation of standard contract.

Keywords


kontrak baku; franchise; unidroit; kuh perdata; standard contract; franchise; unidroit; civil code

Full Text:

PDF

References


Bayu Seto Hardjowahono, 2006, Kontrak-Kontrak Bisnis Internasional & UNIDROIT Principle Of International Comercial Contracts, Bahan Perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Jack P. Friedman, 2007, Dictionary of Business Terms, Prentice-Hall Internasional, New York.

Hasanudin Rahman, 2000, Legal Drafting, Cita Aditya Bakti, Bandung.

Huala Adolf, 2007, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, Refika Aditama, Bandung.

Mariam Darus Badrulzaman, 1994, Aneka Hukum Bisnis, Penerbit Alumni, Bandung.

________, 1996, KUHPerdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan, PT. Alumni, Bandung.

Munir Fuady, 2002, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

P. Lindawaty S. Sewu, 2004, Franchise: Pola Bisnis Spektakuler dalam Perspektif Hukum & Ekonomi, CV. Utomo, Bandung.

Ridhwan Khaerandy, 1992, Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Keberadaannya dalam Hukum Indonesia, UII, Majalah Unisa, UII, Yogyakarta.

Salim, 2003, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2007, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Taryana Soenandar, 2004, Prinsip-prinsip UNIDROIT sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2001, Tinjauan Atas Beberapa Aspek Hukum dari Prinsip-Prinsip UNIDROIT dan ISG dalam Buku Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.

Principles of International Commercial Contract, UNIDROIT 2004.

UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.