Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah

Budiyono Budiyono, Muhtadi Muhtadi, Ade Arif Firmansyah

Abstract


ABSTRAK: Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi baru terkait pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren antar tingkat pemerintahan di daerah. Kajian ini bertujuan untuk mendekonstruksi urusan pemerintahan konkuren pemerintah daerah sehingga akan terlihat titik berat otonominya. Penelitian yang dilakukan dengan koridor doctrinal research dan menggunakan statute dan conceptual approach ini menghasilkan temuan sebagai berikut: Perubahan kewenangan konkuren pemerintah daerah yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 membawa konsekuensi terjadinya polemik antar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta infleksibilitas, inefektifitas dan inefisiensi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu, seperti pelaksanaan kewenangan di bidang perizinan pertambangan yang akan lebih baik jika dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota karena sesuai dengan aspek perpajakan daerahnya. Hal ini menjadikan pembagian urusan pemerintahan konkuren daerah dalam UU No. 23 Tahun 2014 bernuansa the thinnest version rule of law.

 

 Deconstruction of Concurrent Government Affairs Based on Law Number 23 of 2014 on Local Governance

 

ABSTRACT: The enactment of Law No. 23 of 2014 on Local Governance brings new consequences related to the implementation of concurrent government affairs between levels of local government. This study aims to deconstructing the administration of local government concurrent affairs so that it looks the emphasis autonomy. Research conducted by doctrinal research corridors and using the statute and conceptual approach, resulted in the following findings: The changes of local government concurrent authority as stipulated in Law No. 23 of 2014 brought consequences of a polemic between the provincial government and district/city governments as well as inflexibility, ineffectiveness and inefficiency in the implementation of government affairs, such as the exercise of authority in the field of licensing mining would be better if implemented by the district/city governments because in accordance with aspects of taxation area. This makes the distribution of concurrent local government affairs in Law No. 23 of 2014 shades of the thinnest version rule of law.

Keywords


dekonstruksi; urusan pemerintahan; kewenangan; otonomi; daerah; deconstruction; government affairs; authority; autonomy; region

Full Text:

PDF

References


Bagir Manan, 1990, Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.

Bagir Manan, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Penerbit Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

Brian Z. Tamanaha, 2004, On The Rule of Law, Cambridge University Press, The Edinburgh Building.

David Osborne-Ted Gaebler, 1993, Reinventing Government, A Plume Book, New York.

Dawne McCance, 2009, Derrida on Religion: Thinker of Difference, Equinox Publshing, London.

Hoessein, B., 2001, Prospek Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara, disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional Strategi Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah Dalam Kerangka Good Governance, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.

HS. Tisnanta, 2012, Progresifitas Pembentukan Peraturan Daerah Yang Berbasis Kesejahteraan Rakyat, Ringkasan Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Jimly Asshiddiqie, “Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi”, makalah.

Neil Hawke & Neil Parpworth, 1998,, Introduction to Administrative Law, Cavendish Publishing (UK), London.

Ni’matul Huda, 2013, Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, cet-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Jakarta.

Rozali Abdullah, 2005, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2009, Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta Publishing-cet 2, Yogyakarta.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.