The Urgency of Establishing the Truth and Reconciliation Commission in Aceh: Against National Amnesia

M. Ya'kub Aiyub Kadir

Abstract


ABSTRAK: Sejak sepuluh tahun perjanjian damai (MoU Helsinki) antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada Agustus 2005, telah mendapat tantangan dalam pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), sebagai lembaga penting untuk dugaan pelanggaran hak asasi manusia selama konflik bersenjata di Aceh. beberapa isu politik dan hukum telah menarik perhatian serius untuk kepentingan kedua belah pihak. Kebijakan melalui program uang tunai untuk korban tidak akan mencegah urgensi pembentukan KKR. Oleh karena itu tulisan ini membahas bahwa KKR ini penting tidak hanya bagi para korban yang mencari kebenaran dan keadilan, tetapi juga untuk mengembangkan kembali landasan untuk Indonesia sebagai negara berdaulat yang beradab.

 

Urgensi Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh: Melawan Lupa Nasional ABSTRACT: Since ten years of the peace agreement(the MoU Helsinki) between the Goverment of Indonesia and the Free Aceh Movement on August 2005, has posed a challenge over the establishment of the Truth and Reconcilition Body (TRC), as an esential institution for the suspicious of violation of human rights during armed conflict in Aceh. Several  political and legal issues  have attracted serious attention to both parties’ interests. The imposing policy of cash programt for the victims would not prevent to the urgency of the TRC establishment. This paper therefore highlights that the TRC is esential, not merely for the victims who  seeking the truth and justice, but also for  re-developing a foundation for Indonesia as a sovereign  civilised state.

Keywords


komisi kebenaran dan rekonsiliasi; mou helsinki; hak asasi manusia; pemerintah aceh: trust and reconsiliaiton bodyi; mou helsinki; human rights; goverment of aceh

Full Text:

PDF

References


Aryos Nevada, 2013, Kontestasi Politik KKR Aceh, Journal Outlook 015-08, 2011, diakses dari http://joutlook.com/journal/sospol-dan-hukum.html pada 5 january 2013.

Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, diadopsi Mejelis Umum PBB melalui Resolusi 60/147 tanggal 16 December 2005.

Claire Moon, 2008, Narrating Political Reconciliation, South Africa’s Truth and Reconciliation Commission, Lexington Books, London.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Draft Naskah Akademis Revisi UU No. 27 Tahun 2004 Tentang KKR.

Desmond Tutu, 1999, No Future Without Forgiveness, Rider, London.

Frederic S. Pearson & Martin Richester, 1992, International Relation, The Global Condition in the Late Twentieth Century, McGraw-Hill.

Graeme Simson, 2002, “Tell No Lies, Claims No Easy Victories, A Breif Evaluation of South Africa’s Truth and Reconciliation Commission” in Deborah Posel & Graeme Simpson, (eds) Commissioning The Past, Understanding South Africa’s Truth and Reconciliation Commission, Witwatersrand university press: South Africa.

Hendardi, 2014, “Menghadapi Masa Lalu, Rekonsiliasi atau Keadilan?” , , diunduh 27 Februari.

Hikmahanto Juwana, 2005, “Pemberdayaan Budaya Hukum Dalam Perlindungan HAM di Indonesia; HAM Dalam Perspektif Hukum Internasional”, dalam Muladi, (Ed.), Hak Asasi Manusia, Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, PT.Refika Aditama, Bandung..

Indriaswati D. Saptaningrum, dkk, 2011, Hak Asasi Manusia dalam Pusaran Politik Transaksional: Penilaian terhadap Kebijakan HAM dalam Produk Legislasi dan Pengawasan DPR RI Periode 2004-2009, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.

Jillian Edelstein, 2001, Truth & Lies, Stories From The Truth and Reconciliation Commission In South Africa, the New Press, New York.

Jorge R Coquia and Miriam Defensor Santiago, 1998, International Law, Central Professional Books, Philippine.

Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh, 2008, Demi Kebenaran Dan Keadilan Di Aceh, Catatan Rumusan Pembentukan KKR Aceh Sepanjang Tahun 2007, Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh, Jakarta. http://kontras.org/buku/kata%20pengantar%20aceh.pdf, diunduh tanggal 5 january 2014.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006.

Nashrun Marzuki dan Adi Warsidi (ed), 2011, Fakta Bicara: Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989 – 2005, Koalisi NGO HAM, Banda Aceh.

Naskah akademik dan draft qanun KKR Aceh yang disiapkan oleh Aceh Peace Resource Center (APRC) di Aceh tahun 2008-2009.

Nota Kesepahaman Damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, MoU Helsinki 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh

Rose Clark et al., 2008, Considering Victims The Aceh Peace Process From A Transitional Justice Perspective, the international center for transitional justice, New York.

Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No.10, LN No.53 tahun 2004, TLN 4389.

Undang-Undang Tentang Pemerintahan Aceh, UU No.11, LN No. 62 tahun 2006, TLN. 4633.

Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU No.26, LN No. 208 tahun 2000, TLN.4026.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.