Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh

Taqwaddin Husin

Abstract


ABSTRAK: Eksistensi gampong sebagai MHA, sudah sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Masalahnya, apa saja dan bagaimana hak-hak tradisonal masyarakat hukum adat wujud dalam tataran empirik ? Aceh sebagai daerah istimewa dan berotonomi khusus, mulai mengisi implementasi MHA dengan diberinya kewenangan kepada gampong untuk melakukan peradilan adat guna menyelesaikan sengketa/perselisihan secara adat. Hak dan kewenangan ini tegas diatur dalam UUPA, Qanun Aceh 9/2008, Qanun Aceh 10/2008, Pergub 60/2013, dan menjadi lebih operasional dengan adanya Surat Keputusan Bersama Gubernur, Kapolda Aceh, dan Majelis Adat Aceh tahun 2012. Sehingga, secara juridis formal, gampong sebagai MHA telah menjadi dasar kewenangan yang cukup legal dan kuat.

 

 Customary Dispute Settlement in Aceh ABSTRACT: The existence of the village as MHA (customary villagers) is pursuant to Article 18B paragraph (2) 1945. The problem raised are what and how the rigths of indigenous people’s traditional form of the empirical level. Aceh’s special and special autonomy, began to fill with the implementation MHA gave the authority to the village to perform customary judicial system to resolve customary disputes. Right and authority are firmly set in the rule, Qanun Aceh Number 9, 2008, 20, 2008, 60 and the Governor Regulation Number 2013, and becomes more operational by the Joint Decree of the governor, police chief of Aceh, and the Aceh Adat Council in 2012. Thus, in formal judicial, gampong as MHA has become the basis of legal authority and strong enough.

Keywords


sengketa; perselisihan; gampong; aceh: dispute; settlement; aceh

Full Text:

PDF

References


Airi Syafrizal, 2012, Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana” (Suatu Penelitian Dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Aceh, Kabupaten Nagan Raya), tesis, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

HM. Zainuddin, 1961, Tarich Atjeh dan Nusantara, Pustaka Iskandar Muda, Medan.

Majelis Adat Aceh dan UNDP, 2008, Pedoman Peradilan Adat di Aceh, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh.

Taqwaddin, 2009, Keterpaduan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pelaksanaannya pada Masyarakat Aceh, makalah disampaikan sebagai bahan diskusi pada ToT Penguatan Kapasitas Tokoh Adat, dilaksanakan oleh ACE – MAA, Banda Aceh 24 Januari.

Taqwaddin, 2009, Gampong sebagai Basis Perdamaian, makalah disampaikan pada Acara Lokakarya Perumusan Metoda Penerapan Nilai-nilai Kearifan Lokal untuk Mewujudkan Perdamaian Berkelanjutan di Aceh, diselenggarakan oleh JAPPP dan Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Banda Aceh, 31 Januari.

Taqwaddin, 2009, Mukim sebagai Pengembang Hukum Adat di Aceh. makalah yang disampaikan pada acara Workshop Penguatan Institusi Lembaga Adat Melalui Pendokumentasian Hukum Adat, diselenggarakan oleh Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh dan GenAsist di Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, Rabu, 11 Februari.

Taqwaddin, 2011, Aspek Hukum Kehutanan dan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, Intan Cendikia, Yogyakarta.

Taqwaddin, 2012, “Revitalisasi Pemerintahan Mukim”, Bahan Seminar International pada Aceh Development International Conference (ADIC – III), International Islamic University, Kuala Lumpur 26 Maret.

Teuku Muttaqin Mansur, 2015, “Pelaksanaan Peradilan Adat Mukim di Aceh” dalam Taqwaddin, Teuku Muttaqin Mansur, dan Sulaiman Tripa dkk, Mukim di Aceh ; Belajar dari Masa lalu untuk Membangun Masa Depan, Dandra Pustaka Indonesia, Yogyakarta.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.