Kebijakan Pidana Qanun Aceh dalam Preskriptif Kebijakan Hukum Pidana

Mohd. Din

Abstract


ABSTRAK: KUHP yang berlaku di Indonesia adalah Wetboekvanstrafrecht. Tuntutan akan adanya KUHP Nasional yang mencerminkan nilai-nilai ke-Indonesiaan sudah lama dirasakan dan sudah diupayakan, kini rancangan KUHP tersebut sudah dilimpahkan kepada DPR untuk dibahas. Di sini lain, perubahan paradigma dalam ketetanegaraan telah memberikan kekuasaan lebih besar kepada daerah untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Provinsi Aceh yang memperoleh kekhususan berdasarkan beberapa Undang-undang dan terakhir dengan Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah mengeluarkan beberapa Qanun syariat dan di dalamnya terdapat ancaman pidana yang tidak terdapat di dalam KUHP sebagai induk dari Hukum Pidana materil. Dalam perspektif pembangunan Hukum Pidana, maka kebijakan pidana Qanun NAD dapat dijadikan dasar bagi pembangunan hukum pidana nasional yang berwawasan Bhineka Tunggal Ika sebagai salah satu wawasan pembangunan hukum yang berwawasan nasional. Disarankan hendaknya pidana cambuk dijadikan sebagai pidana alternatif, bukan satu-satunya pidana, dan  segera membuat hukum pidana formil serta segera melakukan  revisi qanun syari’at dengan mencantumkan sanksi berupa tindakan. KUHP Nasional  sebagai induk dari Hukum Pidana materil hendaknya memuat aturan yang dapat dijadikan payung hukum sehubungan dengan tuntutan beberapa daerah dalam menerapkan ketentuan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

 

Criminal Law Policy on Qanun Aceh in the Criminal Law Prescriptive ABSTRACT: Aceh Province has been granted specificity bu several laws and the latest by the Act Number 11, 2006 on Aceh Government which has issued several Qanuns (local laws) and included criminal sanctions that does not exist in the Criminal Code as the main materiel of the Criminal Law. In the development perspective of the Penal Code, the criminal policy Qanun NAD can be the foundation for the development of national criminal law-minded unity in diversity as one of the legal development insights national vision. It is suggested that criminal whip should be used as an alternative punishment, is not the only criminal, and immediately mode a formal criminal law and immediately revise by stating qanuns shari’ah sanctioned action. The National Criminal Code as the main materiel of the Penal Code should contain rules that can be used as an umbrella law with respect to the demands of some areas in applying the laws of life in society.

Keywords


kebijakan pidana; qanun aceh; kebijakan hukum pidana: criminal policy; qanun aceh; criminal law policy

Full Text:

PDF

References


Ahmad Hanafi, 1990, Asas-asas hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta.

Arif Furqan dkk, 2002, Islam Untuk Disipin Ilmu Hukum, Departemen Agama, Jakarta.

A. Djazuli, 2000, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam). P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1993, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni Bandung.

Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Haliman, 1971, Hukum Pidana Syari’at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah. Bulan Bintang Jakarta.

Hans Kelsen, 1973, General Theory of Law and State, Russell & Russel, New York.

Hasbi Ash-iddieqy, 1963, Pengantar Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta.

Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Jimly Asshiddiqie, tt, ”Ideologi, Pancasila dan Konstitusi”. Mahkamah Konstitusi.

Juhaya S. Praja, 1995, Filsafat Hukum Islam. Pusat Penerbitan Universitas LPPM – Universitas Islam Bandung. Bandung.

J.E. Sahetapy, 1992, Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Rajawali Pers, Jakarta.

Komariah Emong Sapardjaya, 2002, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia: Sudi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi, Alumni Bandung.

Mardjono Reksodiputro, 1995, Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum ( d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta.

Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, Ilmu Perundang-undangan. Dasar-dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta.

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I. Alumni Bandung.

Muchtar Kusumaatmadja, 2002, Konsep Hukum dalam Pembangunan, Ed, H.R. Otje Salman S dan Eddy Damian, Alumni, Bandung.

Mohammad Daud Ali, 1998, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muhammad Tahir Azhary, 2003, Negara Hukum, Suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam. Implementasinya p-ada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Prenada Media. Jakarta.

Muhammad Amin Suma, 2002, “HAM dan KAM dalam Perspektif Hukum Islam” dalam Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Gagasan dan Pemikiran tentang Pembaharuan Hukum Nasional. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni Bandung.

Muladi, 1992, Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung.

Muladi, 1994, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. UNDIP, Semarang.

Nukthoh Arfawie Kurde, 2005, Telaah Kritis Teori Negara Hukum. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum. Ed. Aman Sembiring Meliala dan Agus Takariawan. Mandar Maju. Bandung.

R. Atang Ranuemihardja, 1984, Hukum Pidana, azas-azas, Pokok Pengertian dan Teori serta Pendapat Beberapa Sarjana. Tarsito, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sholehuddin, 2003, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track Syistem dan Implementasinya. Raja Garafindo Persada, Jakarta.

Soedarto, 1974, Suatu Dilema dalam Sistem Pidana Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Semarang, 21 Desember,

Sri Soemantri, 1992, Bunga Rampai Hukum tata Negara Indonesia. Alumni. Bandung.

Sudarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana. Sinar Baru Bandung.

Sudarto, 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni. Bandung.

Sudargo Gautama, 1983, Pengertian tentang Negara Hukum. Alumni Bandung.

Sutherland dan S. Crressey, 1974, The Control of Crime, Pidana dalam Perkembangan Hukum Pidana, Disadur oleh Soedjono D. Tarsito, Bandung.

Van Apeldoorn, 2004, Pengantar Ilmu Hukum. Cet Ketiga puluh.Pradnya Paramita. Jakarta.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.