Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan

Kurniawan Kurniawan

Abstract


ABSTRACT: This is a legal empirical research by using the statutory approach. The study is a descriptive analysis. Primary and secondary data are applied and then analyzed qualitatively. The research shows that the Government of Aceh Tengah in the period between 2007 and 2012 has issued the number of local regulations in particular such as Qanun as much as 61 Qanun. From that total number are still againsts the applicable legislations, both from the  substance and procedural aspects. In addition, the government has issued 221 of the District Head’s Decrees and 3139 it’s Decision.

 

The Creation of Regional Law in a Part of Governance Conduct


Keywords


regional law; governance conduct.

Full Text:

PDF

References


Assiddiqie, Jimly, et.al. 2012, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta.

Halim, Hamzah, Kemal Redindo Syahrul Putera, 2009, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual) Konsepsi teoritis Menuju Artikulasi Empiris, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2007, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sarman, Mohammad Taufik Makarao, 2011, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, et.al., 2007, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Ssingkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suharsimi, Arikunto, 2002, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek: Edisi Revisi V, , Rineka Cipta, Jakarta.

Wignyosoebroto, Soetandyo, dkk, 2005, Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 Tahun, Institute for Local Development, Yayasan Tifa, Jakarta.

Jurnal

Faisal A. Rani, “Kontribusi PAD Dalam APBD sebagai Indikator Keberhasilan Penyelenggaraan Otonomi Daerah”, Jurnal Ilmu Hukum KANUN, Nomor 51 Tahun XII, Edisi Agustus 2010.

Husni Jalil, “Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh”, Jurnal Ilmu Hukum KANUN, Nomor 51 Tahun XII, Edisi Agustus 2010.

Kurniawan, “Pelaksanaan Prinsip Otonomi di Indonesia Paska Reformasi: Suatu Upaya Pemenuhan Hak Asasi Masyaakat Daerah dan Terciptanya Keutuhan Bangsa”, Jurnal Ilmu Hukum KANUN, Nomor 48 Tahun IX, Edisi Desember 2009.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.