Peran Badan Usaha Milik Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pembentukan Perusahaan Daerah di Aceh)

Teuku Ahmad Yani

Abstract


ABSTRACT: Both province and regional may establish Regional or Provincial Company that can be formed as Regional Company or Limited Company. The establishment of such company shold be based on local regulation aiming to collect the revenue supporting the development and public facilities. The establishment of such company must be in obligatory implementation and optinal matter owned. The option is based on special patent owned by the area. Therefore, the creation of the company should be started by acceptable study regarding the field of the company.

 

The Role of Regional Company in Improving Society Welfare (A Study on Stablishing Regional Company in Aceh)

Keywords


regional company; society welfare.

Full Text:

PDF

References


Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Adrian Sutedi, Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Gunawan Widjaja, Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.

Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, Penerapan Good Corporate Governance, Lembaga Kajian Pasar Modal dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

I Nyoman Tjeger, Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada BUMN”, dalam kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi, diedit oleh Heru Subiyantoro dan Singgih Riphat (Jakarta: Kompas, 2004)

Rudhi Prasetya, Maatschap (Firma dan Persekutuan Komanditer), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Rajawali, Jakarta, 1980

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan menteri dalam negeri nomor 3 tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




KANUN : Jurnal Ilmu Hukum

 

ISSN (Print): 0854 – 5499

ISSN (Online): 2527 – 8428

 

Published by: 

Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7552295; Faks. (0651) 7552295

E-mail: kanun.jih@unsyiah.ac.id

Website: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.